Said Abdullah Minta Pemerintah Indonesia Desak PBB Beri Sanksi Israel

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta Pemerintah Indonesia untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bansa (PBB) menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas agresi militer yang dilakukan ke sejumlah negara. 

Menurut dia, setidaknya sudah ada enam negara yang menjadi sasaran serangan Israel dalam beberapa waktu terakhir, antara lain Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak.

"Israel telah berulang kali melakukan serangan terbuka atau agresi kepada banyak negara. Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut, dan tidak mendapat sanksi apa pun dari PBB," ujar Said dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

Terbaru, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Said menuturkan, tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB. Sementara Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional.

"Tindakan Israel ini berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah, dan berdampak massif terhadap kemanusiaan," tutur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Karena itu, Said meminta pemerintah Indonesia berperan aktif dengan mendorong PBB menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari eskalasi konflik lebih luas dan mematikan yang dapat mengganggu perdamaian dunia.

"Dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara dan kemanusiaan," ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Said Abdullah pun mendesak pemerintah untuk menempuh jalan:

1. Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkret untuk resolusi konflik di Timur Tengah.
2. Pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
3. Bersama sama dengan negara-negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum.
4. Mengajak negara negara konferensi Islam da ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.
5. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.