Kejagung Dahulukan Tim Kurator Urus Aset Sritex Meski Tengah Usut Pidana Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih untuk mendahulukan tim kurator menangani aset PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai dinyatakan pailit, meski tengah mengusut ranah pidana yakni dugaan korupsi pemberian kredit dari beberapa bank.

“Nah sekarang kan prosesnya sudah masa kepailitan kan, ya itu diselesaikan hak-hak pekerjanya. Penegakan hukum korupsi kita ya itu berjalan,” tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).

“Nanti dilihat, apakah benar semua aset Sritex itu sudah masuk dalam aset kepailitan? Nah, itu belum terjawab. Itu lah nanti yang harus kita jajaki, kita dalami. Kalau misalkan belum, nanti kita lihat sikap penyidik,” sambungnya.

Menurut Harli, proses kepailitan PT Sritex sudah berjalan dan ditangani Tim Kurator. Hanya saja, tetap setiap tahapannya memiliki batas waktu.

“Nah sekarang kan mungkin kurator tahapannya sudah seperti apa, apa mereka sedang menunggu pihak-pihak mana yang mengajukan tagihan kredit misalnya. Lalu, bagaimana terkait dengan menyelesaikan hak pekerja. Kita akan mendahulukan hal itu,” jelas dia.

Yang pasti, kata Harli, proses pidana di Jampidsus Kejagung atas kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sritex akan tetap berjalan, bersamaan dengan pengurusan aset oleh Tim Kurator.

“Ya karena ini kan sedang berproses, ya silahkan lah itu supaya segera Kurator ini bekerja dengan baik, jangan lagi menimbulkan persoalan begitu,” Harli menandaskan.

Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Mereka adalah Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020, Dicky Syahbandinata. Kemudian Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020, Zainuddin Mappa dan Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022 Iwan Setiawan Lukminto.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, penyidik tengah mendalami ke mana pembayaran kredit oleh bos PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto (ISL), yakni untuk perusahaan atau pribadi.

“Nah itu yang sedang terus didalami, ke mana aliran penggunaan uang Rp692 miliar. Sehingga itu dikatakan sebagai kerugian uang negara. Kan kalau kita dengar penjelasan, ini kan sesungguhnya bahwa pemberian kredit ini kan harus digunakan untuk modal kerja,” tutur Harli kepada wartawan, dikutip Sabtu (24/5/2025).

Hasil temuan fakta di lapangan, bahwa tersangka Iwan Setiawan Lukminto menggunakan kredit ini untuk hal lainnya, termasuk urusan pembayaran utang.

“Nah ini sekarang yang sedang didalami oleh penyidik apakah pembayaran utang perusahaan atau uang pribadi. Tetapi sekiranya pun ini dilakukan untuk pembayaran utang perusahaan, nah ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan peruntukan. Karena di dalam akad atau kontrak pemberian kredit itu sudah disepakati, sudah diperjanjikan bahwa ini dilakukan untuk modal kerja,” jelas dia.