500 Jemaah Haji Bakal Ikut Safari Wukuf, PPIH Arab Saudi Siapkan 4 Bus

Liputan6.com, Jeddah - Tahun ini, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kembali menyelenggarakan safari wukuf untuk jemaah haji Indonesia yang uzur atau sakit. Dalam surat edaran nomor 316/D.MAK/Dk.10/05/2025, tercatat 500 nama jemaah haji yang akan mengikuti skema tersebut.

Safari wukuf adalah kegiatan memperjalankan jemaah haji yang sakit atau uzur, yang tidak mampu melaksanakan wukuf sendiri, baik dalam kondisi duduk atau berbaring di kendaraan yang melintasi Padang Arafah ketika waktu wukuf berlangsung. Hal itu dilakukan untuk memenuhi rukun haji yang waktu pelaksanaannya dimulai dari tenggelamnya matahari pada 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar pada 10 Dzulhijjah.

Untuk itu, PPIH Arab Saudi telah menyiapkan empat bus untuk mengangkut para jemaah melaksanakan safari wukuf. Dua di antaranya untuk jemaah yang perlu berbaring dan dua bus lainnya untuk jemaah yang bisa duduk.

"Yang kami identifikasi (untuk disafariwukufkan) adalah jemaah-jemaah yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi yang nanti menjelang Armuzna sudah dipulangkan, namun belum bisa dirawat di hotel. Itu yang akan kami selenggarakan, ikutkan safari wukuf," kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo di Makkah, Senin (2/6/2025).

Sementara, sambung Liliek, safari wukuf jemaah haji yang masih dirawat di fasilitas kesehatan Arab Saudi akan menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit setempat. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan rumah sakit setempat terkait pelaksanaannya.

Kalaupun jemaah haji yang sakit tak bisa disafariwukufkan, nanti ia akan dibadalkan oleh petugas haji. "Nanti kami koordinasi dengan teman-teman Kemenag, dari pembimbing ibadah siapa saja yang tidak bisa keluar dari rumah sakit dan itu harus dibadalkan," ujarnya lagi.

Selain yang sakit parah, skema badal haji ditujukan bagi jemaah yang meninggal dunia. Badal haji merupakan hak jemaah yang meninggal, baik saat di embarkasi, di embarkasi antara, sudah dalam perjalanan menuju Arab Saudi, saat mereka di Madinah, juga saat mereka di Makkah sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13/2021. 

Skema itu dilakukan dengan menugaskan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) yang sudah pernah berhaji untuk melaksanakan rangkaian haji mewakili almarhum/almarhumah. Menurut Kabid Bimbingan Ibadah (Bimbad) KBIHU Zaenal Muttaqin, ada 145 petugas haji yang siap membadalkan per Rabu, 14 Mei 2025. 

"Hak petugas yang membadalkan nanti ditanggung pemerintah. Seperti tahun sebelumnya, kisaran 2.500 riyal (sekitar Rp11 juta)," imbuhnya.

Pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan surat tugas yang di dalamnya tertera nama jemaah yang meninggal untuk dibadalkan. Sertifikat badal haji pun akan diberikan kepada keluarga jemaah.

Sementara itu, Liliek menyebut KKHI akan kembali mengaktifkan pos kesehatan darurat selama puncak haji di Arafah dan Mina. Pos kesehatan itu hanya berfungsi memberikan pertolongan pertama bagi pasien yang bisa dilakukan dalam waktu sampai enam jam.

"Jadi kalau diperkirakan lebih dari itu, akan kami rujuk ke rumah sakit Arab Saudi," katanya.

Salah satu pertolongan pertama yang akan ditangani di tenda pos kesehatan itu adalah jemaah yang terkena heat stroke atau serangan panas. Jemaah akan dilarikan ke pos kesehatan dan diterapi di sana sampai suhu badannya normal kembali sebelum dikembalikan ke tenda.

"Tapi kalau misalnya hasil observasinya berat, tidak bisa ditangani di situ, langsung kami rujuk," ujar Liliek seraya menegaskan bahwa tidak ada pasien rawat inap di pos kesehatan tersebut. 

Pihaknya juga menyiagakan ambulans untuk mengevakuasi jemaah di saat darurat selama puncak haji di Armuzna. Jemaah haji yang tumbang nantinya bisa dievakuasi ke tenda atau langsung dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi baik di dalam kawasan Mina dan Arafah, maupun di luar kawasan itu.

Sementara itu, delegasi Amirul Hajj melanjutkan lobi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan izin pengoperasian klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI) di Arab Saudi. Meski pertemuan dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi sudah membuahkan kesepahaman, hingga kini, klinik masih belum bisa beroperasi untuk merawat jemaah haji Indonesia yang sakit.

"Menkes (Arab Saudi) sudah oke, sudah bisa, tapi nanti kalau ada persoalan dengan menteri dalam negerinya itu akan kita selesaikan karena ini kan bukan RS permanen," kata Ketua Amirul Hajj sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengunjungi KKHI Makkah, Minggu, 1 Juni 2025.

Perizinan tentang keamanan fasilitas klinik bukanlah kewenangan Kemenkes Arab Saudi, melainkan Kementerian Dalam Negeri setempat. Kunjungannya ke KKHI bertujuan untuk memastikan kesiapan KKHI beroperasi sebagai modal melobi Mendagri Arab Saudi.

"Ini hanya untuk darurat dalam tempo beberapa hari saja karena kami rasa ini lebih besar manfaatnya kita memakai ini daripada nanti terus dirujuk (langsung) ke rumah sakit," jelas Nasaruddin.