Hasan Nasbi Sebut Keberadaan Satgas Premanisme untuk Jaga Iklim Investasi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi.

Terkait hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, satgas tersebut menyasar pada perilaku premanisme yang jadi penghambat para pelaku usaha.

"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama yang awalnya nih ya yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita," kata dia di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

"Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme, mau dia individual, mau dia organisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah," sambungnya.

Hasan menuturkan, tak serta merta ormas dikaitkan dengan premanisme, contohnya seperti organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Sehingga kata dia tidak semua ormas itu dipukul sama rata.

Hasan menuturkan, ormas yang saat ini jadi target penindakan oleh pemerintah adalah yang dianggap mengangganggu para pelaku usaha lantaran harus mengeluarkan biaya lebih dengan berbagai macam dalih oleh para pelakunya.

Hasan kemudian menyinggung soal upaya dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menempatkan anak-anak nakal ke barak TNI.

"Kan dia sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih. Kang Deddy Mulyadi kan juga yang nakal, ayo dibawa ke barak gitu. Kalau sekarang enggak mau sekolah aja, divideoin, dilaporin ke Kang Deddy gitu," kata dia.

"Ini bagian dari upaya kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha. Supaya investasi masuk disini, orang-orang senang berusaha disini. Sehingga kalau orang senang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka," Hasan menandaskan.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan, pemerintah akan menindak tegas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan,dalam merespons suara laporan warga yang kerap didatangi para oknum ormas yang kerap meminta pungutan liar kepada para pengusaha.

"Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi," kata Budi dalam keterangan diterima, Rabu 7 Mei 2025.

Budi menjelaskan, pembentukan satuan tugas dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha.

Menurut dia, hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial.

Selain itu, Menko Polkam Budi Gunawan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan tindak kriminal seperti pungutan liar atau pemerasan.

"Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu," kata Budi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, tugas utama dari Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Dia menyebut, satgas nantinya akan menegakkan aturan-aturan yang sudah ada terkait premanisme dan ormas.

"Jadi satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com