Itjen Kemenag Kawal Ketat Layanan Haji 2025, Ini Kendala yang Ditemukan

Liputan6.com, Madinah - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) menerjunkan tim ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan haji 2025 oleh para petugas dan syarikat. Pengawasan dilakukan sejak dari penerimaan jemaah di 14 embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebanyak 14 tim Itjen Kemenag diterjunkan ke seluruh embarkasi. Fokus pengawasan tertuju pada kesiapan asrama haji dan mitigasi risiko layanan.

"Hasil pengawasan menunjukkan semua layanan berjalan sesuai SOP. Beberapa kendala teknis, seperti AC, jalur kursi roda, dan pasokan air sudah ditangani dengan cepat," kata Irjen Kemenag Khairunnas dalam jumpa pers secara daring, Jumat (16/5/2025).

Berdasarkan hasil survei per 16 Mei 2025, tingkat kepuasan jemaah haji mencapai 83,04 persen. Angka tersebut dinilai baik dan menjadi indikator keberhasilan perbaikan layanan yang dilakukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan tim pengawas.

Pengawasan juga dilakukan di Arab Saudi sejak kedatangan kloter pertama pada 2 Mei 2025. Disebutkan bahwa layanan Mecca Route, dikenal pula sebagai layanan fast track sangat membantu memangkas antrean imigrasi.

Dengan layanan itu, proses pengurusan keimigrasian sudah dilakukan sejak di Tanah Air. Layanan tersedia untuk jemaah dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Solo, dan Surabaya.

Meski begitu, beberapa tantangan muncul dalam operasional di lapangan, seperti keterlambatan koper dan pemisahan sementara anggota kloter.

"Tim langsung mengatur ulang akomodasi, memastikan suami istri tetap satu hotel dan lansia tetap didampingi," jelas Khairunnas.

Kemenag juga mendapatkan masukan soal makanan. "Beberapa jemaah mengeluhkan tekstur nasi, rasa pedas, dan menu yang kurang cocok untuk lansia. Kami langsung minta pihak katering melakukan penyesuaian," sambungnya.

Masalah distribusi Kartu Nusuk juga ditanggapi serius. Hingga Rabu, 14 Mei 2025, dilaporkan bahwa 35 ribu kartu nusuk belum terdistribusi dan diaktivasi oleh jemaah haji Indonesia, padahal semestinya mereka sudah mendapatkan kartu tersebut 1x24 jam sejak tiba di Arab Saudi.

Terkait hal ini, pemerintah sudah menginstruksikan akselerasi pendistribusian dan aktivasi kartu nusuk. Terlebih, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberi tenggat 48 jam untuk menyelesaikan tugas tersebut.

"Pihak syarikat telah menyiapkan tanda pengenal sementara dan pendampingan ke Masjidil Haram agar jemaah (yang belum mendapat kartu nusuk) tetap bisa beribadah," kata Khairunnas.

Hingga Jumat pagi, tercatat 99.354 jemaah reguler tiba di Arab Saudi, setara 48,57 persen dari total kuota jemaah haji reguler 2025, atau sekitar 203 ribu orang.

Khairunnas mengatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan jemaah tersenyum di awal, tengah, dan akhir ibadah haji. "Itu arahan Menteri Agama yang kami pegang," katanya.

Untuk itu, integritas petugas haji dibutuhkan. "Niat tulis, disiplin, dan kekompakan adalah kunci pelayanan. Petugas harus bekerja dengan semangat ibadah, bukan sekadar menjalankan tugas," ujarnya.

Kemenag, sambung dia, memastikan pengawasan akan terus berjalan secara berkala demi kelancaran penyelenggaraan haji. Sementara, puncak haji akan dimulai pada 8 Dzulhijjah dengan jemaah mulai dimobilisasi ke Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Dzulhijjah 1446 H.

Untuk itu, sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya memantau kondisi tenda di Arafah dan Mina yang akan menampung jemaah haji Indonesia. Sejauh ini, persiapan dikatakan berjalan lancar.