PPIH: Arab Saudi Galau, 35 Ribu Kartu Nusuk Belum Didistribusikan ke Jemaah Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Muchlis M Hanafi menyatakan bahwa sekitar 35 ribu kartu nusuk belum didistribusikan dan diaktifkan jemaah Indonesia. Itu berarti baru sekitar 63 persen kartu nusuk yang diterima jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah.

"Tentu pemerintah Arab Saudi galau. Ini sudah banyak yang tiba tapi kok pelayanan (kartu nusuk) belum diberikan? Apa kendalanya?" kata Muchlis dalam jumpa pers di Madinah, Rabu, 14 Mei 2025, seusai menghadiri rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Dalam diskusi dibahas soal penyebab belum optimalnya penyebaran kartu nusuk kepada jemaah haji. Salah satu yang diutarakan adalah karena jemaah haji tersebar di beberapa syarikat. Sistem syarikat diberlakukan pemerintah Arab Saudi menggantikan sistem muasasah yang tidak selalu menangani jemaah dari satu kloter yang sama, tetapi bisa kombinasi jemaah dari berbagai kloter.

Namun, argumen itu terbantahkan karena ada beberapa syarikat memiliki capaian distribusi nusuk yang tinggi, antara 79--88 persen. Ada pula yang rendah meski PPIH diklaim cukup proaktif membantu syarikat mendistribusikan kartu nusuk itu.

Karena itu, menurut Muchlis, ada faktor lain yang memengaruhi terlambatnya pendistribusian nusuk. Salah satunya dari jemaah yang menghabiskan waktu di luar hotel untuk beribadah. Maka itu, pihak Arab Saudi meminta Indonesia agar lebih intensif menyosialisasikan tentang pentingnya kartu nusuk kepada jemaah.

Muchlis menindaklanjuti imbauan Arab Saudi dengan merilis surat edaran terkait akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk. Ia menyatakan pemerintah dan syarikat diberi waktu 48 jam untuk menyelesaikan pendistribusian kartu nusuk yang tersisa kepada jemaah haji Indonesia.

"Alhamdulillah setelah kita terbitkan edaran terkait dengan akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk ini, itu capaiannya meningkat," katanya.

Di sisi lain, Muchlis meminta jemaah yang belum mendapatkan kartu nusuk agar tenang. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi bagi mereka, antara lain dengan pendampingan dari petugas syarikat dan menggunakan visa haji yang dimiliki untuk bisa mengakses Makkah dan Masjidil Haram.

"Kita masih melihat masuk Makkah itu masih bisa ditolerir dengan menunjukkan misalnya visa haji. Begitu juga saat masuk Masjidil Haram. Ketentuannya tidak boleh tanpa kartu nusuk," kata dia. "Cuma karena memang disadari bahwa distribusi kartu nusuk ini belum optimal, maka dengan diantar oleh petugas syarikat atau menunjukkan visa haji, itu bisa masuk."

Muchlis mengingatkan bahwa kartu nusuk penting bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Ia mengibaratkannya seperti paspor perhajian. "Pergerakan dalam perhajian itu berbasis kartu nusuk ini," katanya.

Selain ke Masjidil Haram, nusuk juga wajib ditunjukkan selama pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ia menyebut nusuk sebagai bagian dari transformasi perhajian yang dilakukan pemerintah Arab Saudi.

"Semua, sekarang, proses itu melalui e-Haj. Semua kontrak kita, proses pemvisaan itu melalui e-haj. Nanti dari e-haj itu terbit kartu nusuk ini," ia menerangkan.

Visa dan nusuk merupakan bagian dari paket layanan yang dibeli jemaah dari syarikat-syarikat di Arab Saudi. Indonesia pada tahun ini menjalin kontrak dengan delapan syarikat, meliputi:

1. Al Bait Guests 1 - 35.977 jemaah
2. Rakeen Mashariq - 35.090 jemaah
3. Sana Mashariq - 32.570 jemaa
4. Rehlat & Manafea - 34.802 jemaah
5. Al Rifadah - 20.317 jemaah
6. Rawaf Mina - 17.636 jemaah
7. MCDC - 15.645 jemaah
8. Rifad - 11.283 jemaah