Sukses

Kapolda Metro Instruksikan Anak Buah Tindak Aksi Premanisme tanpa Toleransi

Operasi antipremanisme ini bakal digelar selama 15 hari terhitung pada 9 Mei sampai dengan 23 Mei 2025 dengan mengerahkan 999 personel gabungan.

Diperbarui 09 Mei 2025, 18:50 WIB Diterbitkan 09 Mei 2025, 19:47 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memerintah jajarannya unutk memberantas segala bentuk premanisme yang terjadi. Menurut dia tindak premanisme tidak hanya dilakukan secara individu saja tapi juga secara kelompok harus ditindak tegas.

"Operasi antipremanisme dilaksanakan dengan target utama Untuk memastikan seluruh pelaku tindak pidana yang tergolong dalam aksi premanisme, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok akan diberikan sanksi hukum yang tegas tanpa toleransi ataupun pengecualian," kata Karyoto saat apel operasi antipremanisme di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Kepada anak buah, Karyoto meminta agar operasi ini harus tetap mengedepankan pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur. Disamping itu, kegiatan seperti intelijen serta langkah-langkah preventif juga tetap harus dilaksanakan guna menjaga ketertiban di masyarakat.

"Kegiatan intelijen yang akurat serta diperkuat melalui langkah-langkah pre-emptive dan preventif guna menindak tegas dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan, terutama terkait dengan aksi premanisme Yang cukup meresahkan masyarakat," tegas dia.

Dia juga meminta kepada jajarannya harus dengan cakap menangkal segala berita hoax didukung operasi penangkapan bila ada masyakarat yang kedapatan melakukan premanisme.

Jenderal Polisi bintang dua itu menambahkan, kegiatan operasi ini bakal digelar selama 15 hari terhitung pada 9 Mei sampai dengan 23 Mei 2025 dengan mengerahkan 999 personel gabungan.

"Operasi antipremanisme yang kita laksanakan hari ini akan melibatkan 999 personel yang terdiri dari pasukan gabungan TNI Angkatan Darat, Angakatan Laut, dan Angkatan Udara sebanyak 306 personel. Polri sebanyak 663 personel, dan 30 personel Pemda DKI," rinci dia.

Karyoto kembali menegaskan pihaknya siap turun tangan menangani segala bentuk premanisme guna menciptakan wilayah yang bebas dari ancaman preman.

 

 

2 dari 3 halaman

Bentuk Satgas Terpadu

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan, pemerintah akan menindak tegas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Hal ini disampaikan, dalam merespons suara laporan warga yang kerap didatangi para oknum ormas yang kerap meminta pungutan liar kepada para pengusaha.

"Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi," kata Budi dalam keterangan diterima, Rabu (7/5/2025).

Budi menjelaskan, pembentukan satuan tugas dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial.

Eks Kepala BIN ini menyatakan, pemerintah sadar tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus. Sebab, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.

"Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," dia memungkasi.

Reporter: Rahmat Baihaqi

3 dari 3 halaman

Infografis

Produksi Liputan6.com