Wamenperin: Wacana Penyeragaman Bungkus Rokok Tidak Dilanjutkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dipastikan tidak akan memberlakukan aturan penyeragaman bungkus rokok. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Reza menyatakan keputusan ini diambil setelah berkomunikasi langsung dengan Wakil Menteri Kesehatan.

“Kami membahas secara khusus agar industri rokok tetap berjalan baik. Wamenkes terbuka, termasuk soal penyeragaman bungkus rokok yang dipastikan tidak akan diterapkan,” ujar Faisol kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2025)

Faisol menjelaskan, kebijakan terkait industri rokok masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Ia menekankan bahwa industri ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penerimaan pajak dan cukai.

"Kita paham betul, industri rokok menyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui pajak dan cukai,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa isu kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah.

"Kedua hal ini, antara ekonomi dan kesehatan, harus dicari titik temunya agar keduanya bisa berjalan beriringan,” tambahnya.

Faisol juga menyoroti peredaran rokok ilegal yang semakin marak. Menurutnya, produsen rokok ilegal perlu diarahkan untuk menjadi pelaku usaha resmi. “Kami dorong agar mereka mendirikan perusahaan yang sah dan memproduksi secara legal,” ujarnya.

Industri Rokok Dianggap Stabil, Namun Terganggu RegulasiAnggota DPR dari Fraksi PDIP, Sofwan Dedy Ardyanto, menilai industri rokok sebagai sektor yang sangat stabil dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun ia menyayangkan berbagai regulasi berbasis isu kesehatan yang dianggap mengganggu kelangsungan industri tersebut.

“Kontribusinya sudah nyata. Tapi belakangan ini industri ini terusik oleh berbagai aturan,” ujar Sofwan, legislator asal Jawa Tengah.

Ia mencontohkan dampak di daerah seperti Temanggung, di mana Gudang Garam yang biasanya membeli sekitar 600 ribu keranjang tembakau senilai Rp1,5 triliun, tahun lalu tidak melakukan pembelian. Akibatnya, perputaran uang menurun tajam dan menimbulkan keresahan masyarakat. “Omset menurun karena kebijakan yang mengatasnamakan kesehatan,” katanya.

Ekonom Piter Abdullah Redjalam menilai pemerintah bersikap ambigu terhadap industri tembakau. Di satu sisi pemerintah mengandalkan cukai rokok sebagai sumber penerimaan negara, namun di sisi lain ingin menekan konsumsi rokok.

“Jika benar ingin menurunkan prevalensi merokok, seharusnya target penerimaan dari cukai tidak terus dinaikkan,” ujarnya. Saat ini, target penerimaan dari cukai rokok mencapai lebih dari Rp220 triliun—jauh lebih tinggi dari dividen BUMN yang hanya sekitar Rp85 triliun.

Piter juga menyoroti kurangnya pemanfaatan kebijakan non-fiskal seperti pembatasan iklan, area merokok, dan distribusi rokok. Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan strategi yang lebih seimbang agar pengendalian konsumsi tidak mematikan industri nasional.

“Cukai saja tidak cukup. Tanpa regulasi lain yang tegas, justru akan muncul rokok ilegal,” katanya.

Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI), Andreas Hua, menyatakan bahwa industri hasil tembakau adalah contoh nyata kemandirian industri nasional. Dengan bahan baku lokal dan pasar domestik yang kuat, sektor ini dinilai tahan terhadap krisis global.

“Bahan bakunya 80 persen berasal dari dalam negeri, dan konsumen utamanya juga masyarakat Indonesia,” kata Andreas.

Ia berharap pemerintah kembali menyusun roadmap industri hasil tembakau secara jangka panjang. Menurutnya, inisiatif tersebut pernah dibahas bersama Kementerian Perindustrian pada 2016, namun kemudian dibatalkan oleh Kementerian Kesehatan.