Layanan Bank DKI Terganggu, Nasabah Wajib Simpan Bukti Transaksi

Liputan6.com, Jakarta - Gangguan sistem Bank DKI yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan keresahan di kalangan nasabah. 

Namun, pengamat perbankan Doddy Ariefianto menilai situasi ini sebaiknya direspons dengan tenang dan bijak, sambil menanti hasil audit independen yang tengah dilakukan.

“Kalau kondisi saat ini, tentu saja harus bersabar. Karena ini memang ada masalah di banknya,” ujar Doddy saat diwawancarai pada Rabu (23/4/2025). 

Ia menekankan pentingnya bagi para nasabah untuk tetap menyimpan dokumen penting, terutama jika berkaitan dengan transaksi dalam jumlah besar.

“Kalau transfer jumlahnya material, Rp 500 juta, Rp 1 miliar, nah itu buktinya disimpan. Jadi walaupun data kita ada di bank, kita tetap harus nyimpen dokumen-dokumen dari transaksi besar,” tambahnya.

Menurut Doddy, tindakan buru-buru memindahkan dana ke bank lain tidak selalu menjadi pilihan yang bijak, apalagi jika rekening tersebut sudah terkait dengan penggajian atau transaksi rutin lainnya.

“Mindahin dana dari bank itu kan costly. Pertama kali kita bikin rekening di Bank DKI itu biasanya untuk gaji, yang nggak bisa gampang dipindah-pindah. Dan saya pikir ini bukan kejadian yang sering berulang,” jelasnya.

Meski banyak nasabah merasa terganggu karena gangguan sistem terjadi di saat yang krusial, Doddy mengimbau publik untuk memberikan waktu kepada pihak manajemen dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

“Kalau bijaksana, kita beri waktu dulu. Hasil auditnya nanti akan keluar. Nah, setelah keluar, baru masing-masing nasabah bisa mencerna dan mengambil keputusan sendiri, apakah DKI masih layak untuk saya teruskan,” katanya.

Terkait langkah internal yang sudah diambil oleh Bank DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Doddy menilai hal tersebut sudah cukup proporsional.

“Langkah-langkah sejauh ini sudah tepat. Gubernur sudah mencopot direksi yang menangani bidang IT, dan audit independen juga sudah diterjunkan untuk mencari akar masalahnya,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan antara kejadian sistemik dengan kelalaian individu. 

“Kita harus tahu ini force majeure atau ada ketidakprofesionalan. Apakah SDM-nya, atau sistemnya yang tidak sesuai dengan beban. Itu baru bisa jelas kalau diaudit,” ujar Doddy.

Ia menambahkan, hasil audit nantinya akan menjadi landasan utama bagi Bank DKI untuk mengembalikan kepercayaan nasabah.

“Nanti kalau penyebabnya sudah jelas, isu-isu itu harus di address oleh manajemen. Kalau tidak di address, ya berarti tidak profesional juga. Tapi dengan langkah besar seperti pencopotan direksi, saya yakin akan ada tindak lanjut yang serius,” ucapnya.

Doddy pun mengapresiasi sikap cepat tanggap dari pemerintah yang langsung merespons insiden ini. 

“Respon dari Gubernur cepat. Langsung dicopot, langsung investigasi. Itu harus kita apresiasi,” pungkasnya.