Kontroversi Rapat Paripurna Kilat untuk Pengesahan UU Pilkada

Proses revisi UU Pilkada memicu kemarahan publik karena digelar secara kilat, hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bakal mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dan menghambat praktik politik dinasti.

OlehDany Candra
Diperbarui 23 Agustus 2024, 16:31 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Proses revisi UU Pilkada memicu kemarahan publik karena digelar secara kilat, hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bakal mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dan menghambat praktik politik dinasti.

Liputan6.com, Jakarta Proses revisi UU Pilkada memicu kemarahan publik karena digelar secara kilat, hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bakal mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dan menghambat praktik politik dinasti.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Pentas Bola Dunia 2026
Pentas Bola Dunia 2026
Lihat Selengkapnya