Megawati: Bukannya Saya Anti-Investor, tapi Kerjakan Dulu yang Ada di dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi bangsa yang dianggapnya belum mandiri. Ia menilai sumber daya alam melimpah yang terkandung di Bumi Pertiwi menjadi modal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Sentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat dan dapat berdiri di atas kaki sendiri," kata Megawati dalam pidato Rakernas PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ia mengungkapkan, sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, dirinya telah menginstruksikan untuk memberi perhatian terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia. Dalam kurun waktu selama 6 bulan, jumlahnya mencapai telah 2 jutaan lebih dan ini akan terus berkembang hingga menjadi pohon besar.

"Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menengadahkan tangan kepada orang luar, bukannya saya anti anti anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau dikiranya kita tidak bisa, maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar itu, namanya apa kehormatan sebagai sebuah bangsa saudara-saudara," dia menandaskan.

Di hadapan para kader PDIP, Megawati juga menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

"Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri," kata Mega.

Hal ini, lanjut Megawati, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.

"Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka," ucapnya