Usai Terlibat Skandal dengan Wanita Emas, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan ke DKPP Terkait Kasus Wanita

KPU Terima Berkas Pemeriksaan Kesehatan dari RSPAD — Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan tiga pasangan bakal calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait perkara wanita usai sebelumnya terlibat skandal pelanggaran kode etik dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau Wanita Emas.

Kali ini Hasyim diadukan oleh perempuan berinisial CAT. Dalam pokok aduan, CAT melaporkan bahwa Hasyim mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakukan khusus kepadanya saat bekerja sebagai Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan CAT.

DKPP pun akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, hari ini Rabu, (22/5/2024), pukul 09.00 WIB.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari para pihak, baik Pengadu, Teradu, Saksi, maupun Pihak Terkait.

David menambahkan DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

"Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata David.

2 dari 2 halaman

Terlibat Skandal dengan Wanita Emas

20160525-Hasnaeni 'Wanita Emas' Kenalkan Irjen Benny Sebagai Cawagub DKI-Jakarta — Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Hasnaeni Moein atau Wanita Emas saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/5). Pada kesempatan itu, wanita emas memperkenalkan Irjen Benny sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, pada Agustus 2022 lalu, Hasyim pernah tersandung skandal dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein alias Wanita Emas. Dia pun dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hasyim pernah disanksi peringatan keras karena jalan bareng dengan Hasnaeni. Hasyim dan Hasnaeni malah melakukan perjalanan ziarah ke Yogyakarta.

Perjalanan tersebut dilakukan bukan dalam agenda dinas. Padahal di tanggal yang sama Hasyim memiliki agenda resmi selaku Ketua KPU untuk penandatangan MoU dengan tujuh perguruan tinggi di Yogyakarta.

Tindakan keduanya dinilai DKPP berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena Hasnaeni adalah ketua umum dari Partai Republik Satu yang sedang mengikuti tahap proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024.

Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran dilakukan Hasyim adalah etik. Sebab melakukan tindakan yang tidak profesional dengan Hasnaeni. Namun tuduhan pelecehan seksual kepada Hasnaeni tidak terbukti.

"Teradu terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama Hasnaeni Pada 18 Agustus 2022. Saat itu, mereka menggunakan maskapai Citilink yang mana tiket perjalanan ditanggung oleh Hasnaeni," kata Heddy.

Dalam putusannya, DKPP menilai tindakan Hasyim sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Pihaknya menyebut pertemuan tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"DKPP menilai pertemuan teradu dengan pengadu 2 selaku ketua umum partai politik yang dilakuakn secara pribadi di luar acara kedinasan merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. terlebih perjalanan bersama dilakukan bersamaan dengan tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu 22024, dimana partai republik satu merupakan salah satu pendaftar," ujar Anggota Majelis Sidang DKPP Ratna Dew Pettalolo di ruang Sidang DKPP, Senin (3/4/2023).

"Dengan demikian teradu terbukti melanggar Pasal 6 Ayat 3 Huruf e dan f Juncto Pasal 15 Huruf a, d, dan g Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka