Sukses

Buka Peluang Gabung ke Prabowo-Gibran, PPP: Membangun Indonesia Harus Bersama

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menyatakan partainya membuka peluang bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Liputan6.com, Jakarta Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menyatakan partainya membuka peluang bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, PPP pada pilpres 2024 mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo- Mahfud Md.

"Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," kata Mardiono usai hadir dalam acara halal bi halal di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin malam (15/4/2024).

Mardiono lantas mengungkit posisinya sebagai Koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ditanya PPP menjadi partai lawan yang satu-satunya datang ke acara halal bihalal Golkar.

Mardiono menyebut KIB yang dulu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP tidak pernah dibubarkan. KIB sendiri merupakan koalisi yang pertama kali terbentuk untuk pemilu 2024. Sebab, Golkar dan PAN memutuskan mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan PPP memilih masuk ke kubu Ganjar-Mahfud.

"KIB sampai sekarang kan enggak dibubarkan secara resmi. Untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Zul, dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan PAN. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih," ujar Mardiono.

Mardiono pun menegaskan PPP tidak pernah berseberangan dengan pihak tertentu dalam pilpres 2024. Dia menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga wajar jika memiliki pilihan berbeda.

"Ya kita kan untuk membangun Indonesia harus bersama. Lihat nanti," kata Mardiono.

Sementara itu, Mardiono menekankan PPP saat ini masih berada di bawah koalisi pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena masih ada menteri-menteri PPP di kabinet Jokowi, seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Ya kita belum membicarakan itu kok. Karena kita sekali lagi, kami masih koalisi dengan Indonesia ya, tapi di bawah pimpinan Pak Jokowi," ucap Mardiono.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Plt Ketua Umum PPP Hadiri Halal Bihalal Partai Golkar

Sementara itu, Mardiono mengaku kedatangannya ke acara halal bihalal Partai Golkar adalah semata memenuhi undangan.

"Ya kalau diundang kan harus hadir," kata Mardiono di lokasi, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin malam (15/4/2024).

Mardiono menambahkan, halal bihalal adalah waktu yang baik untuk maaf memaafkan. Terlepas dari segala situasi yang ada saat ini. "Halal bihalal waktunya kita saling memaafkan," ucap Mardiono.

3 dari 3 halaman

PPP Gagal Lolos ke DPR

Diketahui, pada pemilu 2024, partai berlambang ka'bah itu tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hanya meraup 3,87 persen suara, atau di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

KPU telah mengumumkan hasil pemilu legislatif bersamaan dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden RI di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu malam (20/3/2024).

Hasil rekapitulasi KPU RI menunjukkan PPP berada di posisi ke-9 dengan perolehan 5.878.777 suara atau 3,87%.

Anggota Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdullah Mansyur mengaku sangat kaget dengan tidak lolosnya PPP pada pemilu 2024. Hal ini merupakan pertama kali sepanjang sejarah pemilu di Tanah Air.

"Sejarah dari tahun 1973 itu sudah 51 tahun baru tahun ini PPP dinyatakan tidak lolos oleh KPU, dan kami tentu kaget juga prihatin," ucap Abdullah kepada wartawan, dikutip Jumat (22/3/2024).

Kehadiran Sandiaga Uno Tidak Berpengaruh

Abdullah menyatakan kehadiran Sandiaga Uno tidak membawa efek elektoral bagi partai. "Kalau lihat data kuantitatif memang Bang Sandi efeknya belum terlihat, kalau lihat data kuantitatif ya. Buktinya ya itu tadi malah turun," kata Abdullah.

Menurut Abdullah, mantan politikus Partai Gerindra itu juga harus melaporkan pertanggungjawaban kepada DPP PPP. Pasalnya, Bappilu disebut adalah bentukan dari DPP PPP.

"Karena dibentuk oleh DPP memang hierarkinya Bang Sandi memberikan laporan pertanggungjawaban ke DPP," ujar Abdullah.

 

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.