Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Akui Ada PR Menkopolhukam yang Belum Rampung

Liputan6.com, Jakarta - Mahfud Md secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran dirinya, sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menkopolhukam) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski meminta untuk berhenti, namun Mahfud mengakui ada sejumlah pekerjaan rumah ‘PR’ yang masih belum rampung selama ia memimpin kementerian tersebut.

“Tugas yang masih menggantung di internal saya yang masih (harus) dilanjutkan karena tugas resmi dari presiden, satu BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kedua penyelesaian pelanggaran (HAM) berat dan ketiga Undang-Undang MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Mahfud kepada awak media di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/1/2024).

Mahfud menjelaskan, progres BLBI sudah dilakukan saat negara hampir kehilangan uang lebih dari Rp 111 triliun. Meski demikian hingga saat ini Satgas BLBI yang dipimpinnya baru berhasil menghimpun pengembalian dari para obligor sebesar Rp 35,8 triliun dalam 1,5 tahun terakhir.

“kami mengejar itu, dan sisanya sudah kami petakan ini yg harus ditagih lebih lanjut gitu,” jelas Mahfud.

Terkait PR yang kedua, Mahfud mengatakan penyelesaian dari sudut korban harus terus berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden dan hal itu mendapat pujian resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

“Pidato dewan HAM PBN di Jenewa memberi pernghargaan karena (Indonesia) telah melakukan langkah langlah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan,” bangga Mahfud.

Kemudian soal payung hukum di MK, Mahfud mengaku masih ada di tangannya dan hal itu sudah dilaporkan ke presiden untuk ditahan sementara.

“Karena ini tidak bagus karena ada aturan peralihan, tapi nanti apa pun terserah pada pemerintah,” Mahfud menandasi.