Hamzah Didaulat Sebagai Ketua Umum DPP PPP

Liputan6.com, Jakarta: Tampuk kepemimpinan di kubu partai berlambang Kabah tampaknya tak akan berganti. Sebab, posisi Hamzah Haz yang menduduki kursi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan bisa jadi diperpanjang untuk periode 2003-2008. Dukungan terhadap Wakil Presiden itu dilontarkan dalam keputusan Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Wilayah PPP se-Indonesia yang digelar baru-baru ini, di Jakarta. Dalam pertemuan konsolidasi tersebut, 23 DPW sepakat mencalonkan Hamzah untuk menjadi ketua umum dalam Muktamar PPP yang rencananya diselenggarakan pada Selasa, 20 Mei mendatang.

Para anggota DPW beralasan, sosok Hamzah sudah mampu menunjukkan prestasi yang memukau selama memimpin partai peraih suara terbanyak ketiga dalam Pemilihan Umum 1999. Satu di antaranya adalah telah menjabat posisi wakil presiden Indonesia. "Kami mencalonkan bukan dikarenakan beliau dari unsur NU [Nahdlatul Ulama]. Tapi semata-mata karena Hamzah Haz adalah kader partai sejati," tegas Ketua DPW PPP Sumatra Utara Azrul Azwar.

Harapan para fungsionaris tadi memang langsung didengar Hamzah. Buktinya saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor DPP PPP, Kamis pekan ini, dia mengaku menyerahkan masalah pencalonan tersebut kepada para muktamirin [peserta muktamar]. Sebab, selain nama dirinya, bursa calon ketua umum mendatang juga diramaikan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, yang dijagokan unsur Partai Muslimin Indonesia.

Beberapa waktu lampau, sebenarnya Hamzah pernah setengah hati buat duduk kembali di posisi ketua umum partai. Terutama, bila ada kader lain yang dinilai siap mengganti dirinya [baca: Hamzah Enggan Dicalonkan, Bila Ada Kandidat Lain]. Bahkan, dia sempat menyatakan tak akan mencalonkan diri lagi.

Hamzah terpilih sebagai Ketua Umum PPP pada Muktamar PPP 1998 sehingga bakal berakhir pada 2003 ini. Namun, sesuai hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP--yang memutuskan buat menunda pelaksanaan Muktamar PPP dari 2003 ke 2004--jabatan politisi yang terkenal akrab dengan pers ini diperpanjang hingga Mei 2004. Keputusan ini memicu perpecahan internal di tubuh partai. Sebagian kader mencurigai penundaan muktamar hingga pasca-Pemilu 2004 cuma akal-akalan Hamzah untuk menghambat karir politikus muda.(BMI/Tri Ambarwatie dan Anto Susanto)