Ganjar Beri Skor 5 Terkait Penegakan Hukum, PSI: Jadi Masukan bagi Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkritik penegakan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hanya memberi skor lima dari sepuluh.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, mengatakan bahwa ini bisa menjadi masukan bagi Jokowi sendiri.

"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketum kami Mas Kaesang Pangarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata dia dalam keterangannya, Minggu (19/11/2023).

Juru bicara TKN Prabowo-Gibran ini mendoakan agar Jokowi dan Mahfud MD selaku Menkopolhukam bisa menjawab kritikan Ganjar tersebut.

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus, supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," kata pria yang akrab disapa Uki ini.

Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto tak mau terlalu merespons pernyataan Ganjar. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut nampak hanya tertawa sambil memberikan kedipan mata.

Entah apa maksudnya. Namun Prabowo menunjukkan gestur itu, seraya menggambarkan sikap santainya.

“Ha-ha-ha," balas Prabowo saat ditanya soal rapor merah dari Ganjar soal penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Diketahui, Ganjar Pranowo menghadiri acara Sarasehan Nasional Alumni Universitas Negeri Makassar pada Sabtu (18/11/2023)

Dikutip dari keterangan tertulis, Ganjar mendapat pertanyaan dari Prof Zainal Arifin Mochtar tentang kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM hingga demokrasi yang saat ini melenceng, serta bagaimana mengembalikannya.

"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? Misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya. Kira-kira, Mas Ganjar membayangkan sebagai seorang presiden, mau membalikkan ke arus yang baik itu bagaimana?" katanya.

Ganjar menjawab dengan menceritakan alasannya memakai kemeja warna hitam di beberapa kesempatan.

"Bagaimana kemudian kenapa saya memakai kemeja warna hitam," tutur Ganjar.

Ia kemudian melanjutkan bahwa situasi hukum saat ini harus dikembalikan arahnya, sehingga kepercayaan publik bisa pulih. Salah satunya dengan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuwan, budayawan, dan media.

"Ketika kewenangan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," terangnya.

Ganjar menyatakan perlunya perubahan regulasi jika dibutuhkan untuk memastikan efektivitas upaya pemulihan kepercayaan publik. Ganjar juga menyoroti pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk media, dalam membangun arus balik yang positif.