Hadiri Gelaran Wayang Wahyu Cakraningrat, Sekjen PDIP: Relevan dengan Politik Saat Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan ANRI mengadakan Pagelaran Wayang Kulit Spesial 3 Dhalang "Wahyu Cakraningrat". Dalam kesempatan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut memenuhi undangan dan menilai ada relevansi antara jalan cerita perwayangan itu dengan situasi politik jelang Pilpres 2024 ini.

Hasto mengatakan, isi dari cerita perwayangan itu adalah bagaimana wahyu yang hanya bisa hadir dalam jiwa kepemimpinan seorang sosok satria yang rendah hati dan tidak memiliki ambisi kekuasaan yang belebihan.

“Maka di sini ada tiga satria yang saling memperebutkan. Satu adalah Lesmana, kedua Raden Samba, dan ketiga Abimanyu. Ketiganya memiliki karakter berbeda, tetapi memiliki keteguhan jiwa, kerendahan hati, dan tidak menempatkan kekuasaan sebagai ambisi, itu yang dapat menerima wahyu,” tutur Hasto di Gedung Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan ANRI, Jakarta Barat, Jumat (27/10/2023).

“Dan wahyu ini ternyata juga bisa berpindah-pindah dari sosok yang kemudian sejak kecil dimanja, sosok yang kemudian sangat sombong, kemudian bisa berpindah-pindah, akhirnya berdiam pada sosok satria yang menempatkan pada dedikasi bagi bangsa dan negara,” sambungnya.

Menurut Hasto Kristiyanto, acara pagelaran wayang itu sebenarnya sudah dirancang sejak 12 bulan yang lalu. Namun nyatanya, jalan cerita dalam kisah tersebut layaknya menyinggung dinamika politik saat ini.

“Ternyata dengan apa yang terjadi saat ini, ini menjadi satu refleksi kehidupan tentang makna kekuasaan itu. Tentang makna Wahyu yang hanya bisa berdiam dalam diri seorang pemimpin, apabila pemimpin ini betul-betul kepemimpinannya untuk rakyat, bangsa, dan negara,” jelas dia.

“Ketika wahyu itu disalahgunakan untuk kepentingan yang lebih sempit, apalagi kepentingan pribadi, apalagi dengan kesombongan, maka wahyu ini bisa berpindah,” lanjutnya.

2 dari 4 halaman

Penyalahgunaan Kekuasaan

Hasto menyatakan, pesan moral dari cerita tersebut adalah aspek kehidupan yakni apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin, maka posisi atau jabatan tersebut akan berpindah ke sosok yang lebih layak.

“Karena wayang itu menampilkan seluruh aspek kehidupan, tentang penyalahgunaan kekuasaan, tentang sosok satria yang komitmen dengan rakyat kecil, yang digambarkan oleh Semar, Gareng, Petruk dan Bagong,” Hasto menandaskan.

3 dari 4 halaman

Hasto Singgung Gibran Pindah ke Golkar

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader Partai Banteng.

Hasto menyebutkan Gibran sudah pindah ke Partai Golkar.

“Kalau warnanya juga berubah semula merah kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka partai menghormati itu,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jumat (27/10/2023).

Hasto menyatakan bahwa Gibran juga sudah pamit ke Ketua DPP Puan Maharani namun tanpa mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA). “Sudah pamit, kalau pamit tau kan artinya,” kata dia,

Oleh karena itu, Hasto menyatakan tak perlu ada lagi pertanyaan apakah Gibran masih kader PDIP. Sebab, pihaknya menghormati Gibran yang pamit pindah ke partai kuning.

“Jadi sudah pamit , kamu sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho (jelas),” kata dia.

“Orang sudah tegas, harus ditegas-tegaskan lagi. Bentar kalau gak tegas, warna merah dan kuning sama gak?,” sambungnya.

4 dari 4 halaman

Gibran Bukan Lagi Anggota PDIP

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka bukan lagi anggota PDIP, usai menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Menurut dia, Gibran telah melanggar aturan partai yang menegaskan bahwa kader PDIP dilarang melakukan manuver.

Komarudin menuturkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah berkali-kali melarang kadernya ada di dua kaki.

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi Cawapres dari KIM (Koalisi Indonesia Maju)," jelas Komarudin dikutip dari siaran persnya, Kamis (26/10/2023).

Dia menyebut hal biasa dalam organisasi partai apabila ada anggota yang keluar, pindah, berhenti, dan beralih ke partai politik lain.