Top 3 News: Jokowi Diminta Bubarkan KPK, Ini Alasan Megawati Soekarnoputri

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati mengaku kecewa sebab saat ini KPK tidak lagi efektif memberantas korupsi di Indonesia sehingga lebih baik dibubarkan saja.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2023.

Megawati mengatakan, sampai saat ini korupsi masih merajalela sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan. 

"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan," singgung Megawati.

Menurut Megawati, alasan maraknya korupsi ada di ranah penegakkan hukum yang kurang memberikan efek jera.

"Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya," tegas Megawati.

Selengkapnya...

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada para pengurus DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

Di hadapan para pengurus DPD PDIP Yogyakarta, Megawati sempat menyinggung nama Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

"Seperti kasus Pak Budiman Sudjatmiko. Lah, bingungnya," kata Megawati yang tiba-tiba menyebut nama Budiman saat berbicara di depan para pengurus DPD Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

Namun, Presiden kelima RI itu menghentikan pembicaraan soal Budiman. Dia justru bertanya kapan dirinya harus menyudahi pidato dan melanjutkan kegiatan ke agenda berikutnya.

"Oh sebelum itu, kapan kita musti pergi ini," ucapnya.

Selengkapnya...

Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus buka-bukaan mengenai Budiman Sudjatmiko. Deddy menuturkan, Budiman pernah meminta jatah kursi menteri kepada partai, meski hanya untuk waktu tiga bulan.

"Dia datang ke kita minta dijamin untuk bisa dapat jatah kursi menteri, walaupun hanya tiga bulan," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (22/8).

Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menolak permintaan Budiman. Sebab, kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden, partai tidak bisa memberi jaminan.

"Sama sekjen ditolak dong. Mana bisa menggaransi itu. Itu kan hak prerogatif presiden. Kita saja pun, hanya bisa merekomendasikan kepada Presiden Jokowi," kata Deddy.

Pernyataan itu muncul setelah PDIP mengultimatum Budiman Sudjatmiko untuk mundur sebagai kader atau dipecat. Karena Budiman telah menyimpang dari keputusan partai dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Saat ini, PDIP membebaskan Budiman untuk berdansa politik. Deddy tidak yakin nama Budiman menjadi faktor penentu kemenangan.

Selengkapnya...