Revisi UU IKN Paksa Presiden Berikutnya Lanjutkan Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengajukan revisi UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN Nusantara. Salah satu yang diubah adalah tentang kewajiban presiden berikutnya untuk melanjutkan pemindahan ibu kota negara.

Pada slide paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terdapat perubahan pada Pasal 24 ayat 3 UU IKN. Pada pasal ini dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara menjadi program prioritas nasional selama paling singkat 10 tahun sejak UU IKN diundangkan.

Maka, presiden pada periode 2024-2029 dan 2029-2034 harus melanjutkan pembangunan IKN.

"Kegiatan 3P (persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara) ditetapkan sebagai program prioritas nasional selama paling singkat 10 tahun sejak perubahan UU IKN diundangkan. Dengan memperhatikan pelaksanaan dan/atau penyelesaian pembangunan sesuai tujuan pembangunan IKN," tertulis dalam slide paparan saat rapat kerja di Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (21/8).

Saat rapat, perubahan pasal tersebut tidak dibacakan oleh Suharso. Suharso hanya menjelaskan latar belakang perubahan UU IKN demi menjamin keberlanjutan pada investor bahwa pemindahan ibu kota harus terus dilanjutkan.

"Latar belakang perubahan didasarkan pada pemberian jaminan keberlanjutan pada investor bahwa kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota harus tetap dan terus dilakukan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai," ujar Suharso.