Sekretaris Ditjen Minerba Dicecar soal Pencairan Tunjangan Kinerja Fiktif Pegawai Kementerian ESDM

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Iman Kristian Sinulingga dicecar soal usulan pembayaran dan tunjangan kinerja (tukin) fiktif pegawai di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Iman dicecar demikian saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM. Dia diperiksa pada Jumat, 18 Agutus 2023 kemerin.

Selain Iman, tim penyidik juga memeriksa PNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nurhasana.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan usulan dan pembayaran tukin pada Setditjen Minerba tahun anggaran 2020-2022. Disertai dugaan adanya pencairan tukin fiktif oleh tersangka PAG (Priyo Andi Gularso-Subbagian Perbendaharaan/PPSPM) dan kawan-kawan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus ini. 10 orang tersebut yakni Subbagian Perbendaharaan/PPSPM Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, staf PPK Lernhard Febian Sirait, Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo, PPK Haryat Prasetyo, Operator SPM Beni Arianto.

Kemudian Penguji Tagihan Hendi, PPABP Rokhmat Annashikhah, Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine, serta Bendahar Pengeluaran Abdullah.

"Bermula dari adanya informasi masyarakat, KPK kemudian melakukan pengembangan penyelidikan serta memperoleh data dan informasi dari PPATK, BPKP, dan Kementerian Keuangan. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti permulaan yang KPK temukan lalu dilanjutkan dengan menaikan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 10 orang sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Kasus ini berawal saat Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja dengan total sebesar Rp221.924.938.176,00 selama 2020 hingga 2022. Selama periode tersebut, para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Mineral yang sudah dijadikan tersangka ini diduga memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam proses pengajuan anggarannya, diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi. Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1.399.928.153 namun dibayarkan sebesar Rp29.003.205.373, atau terjadi selisih sebesar Rp27.603.277.720.