Sukses

Survei Indostrategic: Sebagai Petugas Partai, Jokowi akan Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam menyatakan dari hasil survei terbaru lembaganya, sebanyak 74 persen masyarakat yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam menyatakan dari hasil survei terbaru lembaganya, sebanyak 74 persen masyarakat yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden (pilpres) 2024. Sebab Jokowi merupakan salah satu petugas partai dari PDI Perjuangan (PDIP).

Hal ini disampaikan Khoirul saat memaparkan hasil survei nasional bertajuk Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024 secara daring, Jumat (14/7/2023).

Responden, kata dia, diberikan pertanyaan siapa sosok calon presiden (capres) yang akan didukung Presiden Jokowi hari ini.

"Masyarakat merasa bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDIP. Maka dipersepsikan 74 persen Pak Ganjar Pranowo yang akan didukung Pak Jokowi," kata Khoirul Umam.

Namun, kata Khoirul, hasil berbeda diperoleh mengenai pandangan elite politik terkait dukungan Jokowi pada kandidat capres lain. Dia menyatakan, mayoritas para elite meyakini dukungan Jokowi perlahan bergeser ke Prabowo Subianto.

"Tapi, di level elite, cukup kuat bahwa dukungan Pak Jokowi mulai bergeser kepada Pak Prabowo Subianto. Itu dalam konteks intelektual. Berimplikasi positif pada elektabilitas Prabowo Subianto sendiri," jelas Khoirul Umam.

Kemudian, di sisi elektoral hanya 19,3 persen masyarakat yang akan mengikuti pilihan Presiden Joko Widodo saat pilpres 2024. Ada 56,6 persen responden yang mengatakan tidak akan mengikuti capres pilihan Presiden Jokowi.

"Ternyata dukungan Presiden Jokowi kurang begitu mendapatkan impact yang signifikan," ucap Khoirul Umam.

Adapun survei dilakukan dalam periode 9-20 Juni 2023 dengan melibatkan 1.400 responden di 38 provinsi di Indonesia dan margin of error sebesar 2,62 persen.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Petugas Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah melontarkan istilah "petugas partai" kepada Joko Widodo (Jokowi). Sebutan ini pun menimbulkan berbagai penafsiran di sejumlah kalangan.

"Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadi capres, tapi anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai," ujar Megawati di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2024).

Istilah petugas partai kemudian melekat pada Jokowi sampai saat ini. Meski sudah menjadi orang nomor satu, image sebagai petugas partai yang harus tunduk terhadap partai, melekat pada Jokowi.

Saat memberi sambutan di Sekolah Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015), Megawati Soekarnoputri mengatakan, penyebutan bagi para kader partainya yang maju sebagai pemimpin di daerah dengan sebutan petugas partai merupakan aturan yang tidak dapat diganggu gugat dan telah disepakati oleh seluruh kader PDIP.

"Siapa yang mau jadi (kepala daerah) dari PDIP, pasti akan disebut begitu, dan mestinya merasa bangga. Anggota belum disebut petugas partai. Lalu, siapa yang menjadi petugas partai, pastinya adalah kader," ujar Megawati.

Ia mempersilakan bila ada calon kepala daerah yang tidak suka dengan penyebutan atau apa yang diterapkan di PDIP untuk mundur dari pencalonan. "Kalau tidak mau disebut dengan itu, monggo, jangan ambil tempat di PDI Perjuangan," tegas dia.

Tidak hanya kepala daerah, bahkan menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusung PDIP juga disebut sebagai petugas partai. Mega juga tak menampik karena penyebutan itu, dirinya banyak dihujat.

"Memang betul, Pak Jokowi ditugasi oleh saya selaku Ketua Umum. Kamu Gubernur DKI, karena saya lihat kamu akan mampu lebih menjadi pimpinan nasional, maka saya memberi mandat kepada kader bernama Joko Widodo sebagai petugas partai. Eh, saya di-bully setengah mati oleh media," kata Mega.

Megawati menegaskan, kepada tiap calon kepala daerah dari PDIP harus taat dan patuh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh partai.

"Segala tugasnya harus sesuai dengan apa yang dijadikan perintah partai. Karena kita partai ideologi, dan ideologi kita Pancasila. Jabarannya Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Visi-misi harus di-blending di situ," kata Megawati.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.