Soal Revisi UU Desa, Fraksi PAN Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay memastikan, partainya mendukung usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Menurut dia, dukungan tersebut adalah bentuk keseriusan PAN terkait revisi UU No. 6/2014 Tentang Desa.

"Substansi yang berkenaan dengan peningkatan kualitas aparatur desa dan program-program pemberdayaan masyarakat desa harus menjadi fokus perhatian. Sebab, kedua hal itulah yang menjadi dasar perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Saleh dalam keterangan diterima, Jumat (23/6/2023).

Saleh menambahkan, pergantian kepemimpinan di desa harus dibuat simpel dan mudah. Karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat.

"Yang penting, pemilihan kepala desanya dibuat demokratis. Semua anggota masyarakat harus terlibat. Boleh dicalonkan, boleh mencalonkan. Boleh dipilih, boleh memilih. Sedapat mungkin, prinsip gotong royong harus diterapkan dalam pelaksanaan roda pemerintahan di desa," jelas Saleh.

"Kalau terlalu sering pemilihan, dikhawatirkan terlalu sering pula kontestasi. Lebih baik fokus untuk bertugas selama 9 tahun, lalu setelah itu pemilihan lagi," imbuh Saleh.

Saleh menilai, jika terlalu sering melakukan pemilihan, dikhawatirkan terlalu sering pula kontestasi. Lebih baik fokus untuk bertugas selama 9 tahun, lalu setelah itu pemilihan lagi. Dia meyakini, kalau kepala desa bisa bekerja dengan baik maka tentu akan terpilih kembali.