Sukses

Johnny G. Plate Terseret Korupsi, PKS Singung Sikap Negarawan Surya Paloh

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyoroti penetapan status tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi. Salah satunya datang dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyoroti penetapan status tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi. Salah satunya datang dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Kita prihatin atas peristiwa yang menimpa Pak Johnny G Plate," kata Syaikhu saat memberikan sambutan, Sabtu (20/5/2023).

Syaikhu bersama Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf AL Jufri beberapa waktu lalu bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Syaikhu pun sanjung sikap kenegarawanan Surya Paloh yang meminta agar tetap menghormati proses hukum.

"Kita salut dengan sikap kenegarawanan Bapak Surya Paloh, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar dia.

Syaiku Syaikhu mendoakan Partai Nasdem tegar menghadapi terpaan dan ujian ini. Dia pun menegaskan, kasus hukum yang menimpa Johnny G. Plate tak menyurutkan semangat PKS berkoalisi dengan Partai Nasdem membangun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Insya Allah saya juga perlu mengungkapkan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan, Insyaallah tetap solid untuk terus berjuang memenangkan saudara Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029," ujar dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Perlu Dibesar-besarkan

Terpisah, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi meminta kasus dugaan korupsi yang menyeret Johnny G. Plate tak perlu dibesar-besarkan. Dia meminta semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Itu oknum saja, kita gak usah terlalu panjang buat itu, itu kita serahkan kepada hukum saja. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis," tandas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.