Istana Pastikan Jokowi Tak Intervensi soal Polemik Penundaan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tak akan ikut mengintervensi soal vonis penundaan tahapan Pemilu yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"Presiden tidak akan mengintervensi, pasti enggak," ujar Moeldoko di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023).

Menurut Moeldoko, penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 merupakan ranah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka dari itu, kata Moeldoko, biarkan KPU yang akan menghadapinya.

"Pemilu urusan KPU," kata dia.

Moeldoko menyebut, terkait vonis penundaan tahapan Pemilu 2024 ini tak ada kaitannya dengan pemerintah.

"Apa yang dikomentari? Ini kan enggak ada hubungannya sama pemerintahan. Ini kan hubungan antara partai politik dengan Pengadilan, jadi enggak ada hubungannya dengan pemerintahan. Jadi saya mau mengomentari menjadi tidak relevan," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat terkait gugatan partai PRIMA pada pekan ini. Gugatan itu sebelumnya memutuskan agar KPU tidak melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, waktu banding adalah 14 hari sejak pembacaan putusan. Maka, banding itu akan diajukan pada pekan ini.

"Waktu banding 14 hari sejak pembacaan putusan. KPU akan ajukan banding dalam pekan ini," ujar Hasyim kepada wartawan, Selasa 7 Maret 2023.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding atas gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini merespons putusan PN Jakpus yang memutuskan agar KPU tidak melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

"Pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Senin 6 Maret 2023.

Jokowi menyebut, tahapan dan anggaran Pemilu juga sudah disiapkan pemerintah. Menurut dia, komitmen pemerintah adalah Pemilu 2024 tetap berjalan.

"Ya kan sudah saya sampaikan bolak balik komitmen pemerintah untuk tahapan Pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Partai Prima menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), imbas tidak lolosnya parpol tersebut maju dalam Pemilu 2024. Hasilnya, majelis hakim memutus agar KPU menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," tulis salinan Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst seperti dikutip Liputan6.com, Kamis 2 Maret 2023.