Rencana Revisi Permenhub 35 Ditentang Kelompok Pekerja Bongkar Muat Pelabuhan

Liputan6.com, Jakarta - Ketum Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI), Surya Batubara, menyayangkan akan adanya revisi Permen 35 serta pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Menurut dia, hal itu akan merugikan para pekerja bongkar muat di seluruh pelabuhan di Indonesia.

"Kami dari Aliansi serikat pekerja di seluruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan sangat menyayangkan menyangkut revisi Permen 35 tahun 2007 dan SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Karena tidak melibatkan kami selaku pemangku kepentingan di pelabuhan. Karena semua yang bekerja di TKBM Pelabuhan adalah anggota aliansi pekerja," kata Surya dalam keterangan pers diterima, Jumat (2/12/2022).

Surya meminta, jangan ada pemaksaan untuk melakukan regulasi tersebut. Dia berharap Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri terkait untuk tidak memaksakan hal tersebut.

"Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan UKM serta Kapolri supaya hari ini jangan dipaksakan. Apabila ini dipaksakan direvisi tanpa melibatkan kami, maka kami akan melakukan aksi," kata Surya.

Surya merinci, aksi yang akan dilakukan terdiri dari tiga poin . Pertama, memasang spanduk di seluruh pelabuhan dengan tema menolak adanya revisi Permen 35 dan SKB 2 Dirjen 1 Deputi.

Kedua, akan melakukan aksi unjuk rasa damai di bulan Desember ini. "Aksi kami nanti akan digelar di Istana dan Kementerian Perhubungan." ujar Surya.

Apabila kedua hal tadi tidak juga ditanggapi, aliansi pekerja transportasi mengancam akan melakukan aksi mogok kerja massal.

"Kami akan melakukan mogok nasional. Kami berharap pemerintah terketuk hatinya untuk melihat anggota kami yang saat ini sudah cukup baik bekerja di TKBM Pelabuhan," tandas Surya.

Senada dengan itu, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan juga memiliki suara yang sama dengan Aliansi serikat Pekerja TKBM soal rencana pemerintah yang akan melakukan pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi.

Dalam perkembangannya juga, Inkop TKBM Pelabuhan serta Aliansi melihat akan adanya revisi Permen 35 dan akan pula diterbitkan Permenhub yang pada intinya sangat merugikan para pekerja bongkar muat di seluruh pelabuhan di Indonesia. Ironinya, regulasi tersebut seakan mengenyampingkan keberadaan Inkop TKBM Pelabuhan serta aliansi serikat pekerja transportasi.

"Sebenarnya ini sudah berkepanjangan atau sudah setahun lebih terkait rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Dalam perkembangannya akan menerbitkan beberapa Permen dan yang sangat mendasar adalah revisi Permen 35 dan akan terbit Permenhub. Regulasi tersebut tidak menghadirkan eksistensi koperasi TKBM dan Serikat Pekerja." ujar Ketum Inkop TKBM Pelabuhan, M. Nasir dalam seperti dikutip dari keterangan yang sama.

Nasir memastikan, Inkop TKBM Pelabuhan berupaya untuk mencari solusi. Salah satunya dengan cara melakukan pendekatan serta mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang berkompeten. Namun jika upaya tersebut tak membuahkan hasil. Inkop TKBM Pelabuhan dan aliansi serikat pekerja transportasi akan terus melakukan perjuangan, sampai keinginan mereka benar-benar dipenuhi.

"Persuasif sudah cukup kami lakukan dengan bersurat dan menghadap langsung tapi kelihatannya tidak ada solusi, tentunya Serikat Pekerja yang berafiliasi dengan TKBM Pelabuhan yang wajib membela pekerja TKBM akan melakukan bagaimana semestinya kewajiban-kewajibannya dan kami Inkop TKBM berterimakasih kepada Aliansi pekerja yang ingin memperjuangkan nasib pekerja Inkop TKBM Pelabuhan." imbuh Nasir.

Nasir juga akan melakukan jalan senada agar revisi Permen 35 tidak benar-benar dilakukan dengan rencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah berkali-kali berbicara di media. Dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi kami dan cepat difasilitasi agar ada solusi. Kami yakin pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyat," kata Nasir percaya.

"Harapan kami agar bisa duduk bersama dan diundang untuk mencari solusi yang terbaik agar semua pihak tidak dirugikan dan bisa bekerjasama. Kami siap melakukan kewajiban kami di pelabuhan secara nasional terkait dengan arus bongkar muat," Nasir menutup.