Tipikor Polri Tangkap Direktur Mega Daya Survei Indonesia terkait Korupsi Bank Jateng

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri menangkap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit proyek di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Cabang Jakarta pada Tahun 2018 sampai dengan 2019. Identitasnya adalah Giki Argadiraksa selaku Direktur PT Mega Daya Survei Indonesia.

"Perkara aquo merupakan pengembangan dari terpidana BINA Mardjani selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta yang telah divonis oleh PN Tipidkor Jakarta selama 7 tahun penjara dan saat ini masih dalam proses banding dari pihak Kejaksaan Agung RI," tutur Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).

Menurut Cahyono, Giki Argadiraksa telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron sejak 31 Oktober 2022. Penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/04/XI/2022/Tipidkor, tanggal 24 November 2022.

"Terhadap tersangka Giki Argadiraksa telah dilakukan penahanan di Rutan Cabang Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan sejak tanggal 25 November 2022," jelas dia.

Adapun kronologi singkat dalam perkara tersebut yakni Giki Argadiraksa selaku Direktur PT Mega Daya Survey Indonesia pada tahun 2018-2019 telah mengajukan tujuh fasilitas Kredit Proyek pada BPD Jateng Cabang Jakarta. Atas pengajuan tersebut telah disetujui oleh BPD Jateng CabangJakarta dengan total sebesar Rp 57 miliar.

Rincian proyek tersebut adalah pengajuan kredit proyek tahun 2018 sebesar Rp 35 miliar untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa pulverizer di Bukit Asam, pekerjaan coating kabel tahan api di Bukit Asam, pemasangan bronjong penahan tanah di Bukit Asam, fire protection area gudang di Bukit Asam, dan pengadaan serta pemasangan full pipa pulverizer di Bukit Asam.

Kemudian pengajuan kredit proyek tahun 2019 sebesar Rp 22 miliar untuk pekerjaan proyek pengadaan dan pemasangan 1 set crusher di PLTU Teluk Sirih, dan pengerjaan motor fan di PLTU Tarahan.

"Adapun yang menjadi jaminan pengajuan kredit proyek tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK), Cash Collateral (uang jaminan/deposit) dan Jaminan Asuransi yang dinilai dari prosentase cash collateral," ujar Cahyono.

Dalam proses pemberian kredit tersebut, nyatanya telah terjadi perbuatan melawan hukum atau persayaratan tidak terpenuhi dan komimen fee sebesar 1persen dari nilai pencairan kredit serta jaminan atau SPK fiktif. Terhadap seluruh proyek tersebut per tanggal 31 Mei 2020 telah dinyatakan pada posisi Kolektibilitas 5 atau Macet, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 62.216.924.108.