Kemenag Sebut Pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Merujuk Peraturan Menag

Kemudian yang ketiga, Menag memilih satu dari tiga nama yang diusulkan oleh Komsel. Ali menegaskan, dalam rantai pemilihan rektor memang PMA Nomor 68 Tahun 2015 menempatkan Menag pada ujung proses.

"Seleksi awal dilakukan Senat PTK, lalu diuji Komsel, baru pada akhir proses, Menteri Agama diberi kewenangan menetapkan satu dari tiga pilihan Komsel," ujar Ali.

Mekanisme itu diharapkan dapat meminimalisir potensi politisasi dalam proses pemilihan rektor. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Ali, seringkali terjadi proses politisasi dalam pemilihan rektor.

Bahkan, tidak jarang hal itu memunculkan perpecahan. Padahal, kampus adalah lembaga akademik bukan lembaga politik.

"Saya melihat PMA 68/2015 dalam semangat mengembalikan kampus sebagai civitas akademika, bukan civitas politika," terangnya.

Adapun terkait masukan sejumlah pihak tentang PMA Nomor 68 Tahun 2015, Ali menyatakan Kemenag menaruh apresiasi dan berharap masukan tersebut dapat disampaikan secara akademik, berbasis data dan kajian, serta jauh dari prasangka.

"Beragam masukan kita terima. Sebagai regulasi, PMA 68/2015 terbuka untuk dikaji. Tapi mohon hal tersebut dilakukan secara akademik," Ali menandaskan.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani melontarkan kritik atas pemilihan rektor kampus UIN yang langsung ditunjuk oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Lewat akun Twitter pribadinya @saiful_mujani, Ia mengatakan cara pemilihan itu disebutnya jahiliah.

Awalnya, Saiful mengaku mendapatkan kabar bahwa proses seleksi calon rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tempatnya mengajar, akan dilaksanakan di Hotel Sangrila Surabaya.

Dia mempertanyakan mengapa pelaksanaannya tidak di Departemen Agama (Depag) Jakarta atau UIN Ciputat saja, sementara calon dan tim penyeleksinya sendiri hampir seluruhnya dari Depag Jakarta.

"Prosedur pemilihan rektor di UIN atau di bawah Depag pada intinya tak ditentukan oleh pihak UIN sendiri seperti oleh senat, melainkan oleh Menteri Agama seorang diri. Mau-maunya menteri saja mau milih siapa. UIN dan senat Universitas tidak punya suara. Ini seperti lembaga jahiliah," tulis Saiful seperti dikutip Liputan6.com, Selasa (15/11/2022).

Menurut Saiful, dalam prosesnya pihak senat UIN hanya mencatat siapa saja yang mendaftar dan memenuhi persyaratan calon rektor. Selanjutnya, hasil inventaris senat diberikan rektor ke Depag untuk diseleksi oleh tim.

Tim tersebut kemudian memilih beberapa nama untuk diajukan ke Menag. Ujungnya, menteri sendiri yang akan memilih dan menentukan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selanjutnya.

"Transparansi tak nampak. Kasak kusuk lobby alternatifnya. Sebagai guru di kampus ini malu rasanya. Saya pernah bersuara agar pemilihan rektor dengan cara jahiliah itu diboikot saja. Tapi ga ada yang dengar," katanya.

Padahal, lanjut Saiful, pemilihan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu dipilih oleh senat guru besar.

"Sebelum kebijakan cara pemilihan rektor seperti sekarang, rektot UIN/IAIN dipilih oleh senat guru besar, dan telah melahirkan rektor-rektor yang kami hormati, banggakan, dan cintai seperti prof Harun Nasution, prof Quraish Shihab, prof Azyumardi Azra, prof Komaruddin Hidayat," tutup Saiful.