Wamenhan Sjafrie Bantah Militer RI Terkorup

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin membantah militer Indonesia terkorup. Bahkan Sjafrie menilai, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenhan dalam status wajar dengan pengecualian (WDP).

"Dan kita akan meningkat pada Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seluruh aset dan anggaran dari tiap tahun sampai 5 tahun di audit secara proporsional dan dikerjakan secara profesional," kata Sjafrie di acara Yellow Forum for Young Leader (YFYL) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Pernyataan Sjafrie menanggapi lembaga survei Transparency International (TI) yang berpusat di Inggris. Survei itu mengklaim, Indonesia mendapatkan nilai jelek dalam indeks korupsi di sektor pertahanan (Government Defense Anti Corruption Index).

Survei TI yang dirilis Januari 2013 lalu, memberikan Indonesia nilai E, dari skala A-F di mana A adalah nilai terbaik dan F terburuk. Negara lain yang juga mendapat nilai E yaitu Afghanistan, Irak, Uganda, Zimbabwe, dan Filipina. Sedangkan negara dengan nilai F antara lain Libya, Mesir, dan Kamerun.

Sjafrie juga menjelaskan, tidak mungkin pihaknya bahkan militer di Indonesia merupakan lembaga terkorup. "Karena, setiap laporan keuangan selalu dilaporkan kepada pemerintah dan ditembuskan ke DPR. Sehingga, temuan-temuan yang berkaitan dengan administrasi perlu diselesaikan secara prosedural," urai Sjafrie.

Selain itu, ucap Sjafrie, berdasarkan laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang lalu, Kementerian Pertahanan masuk 10 besar pengguna anggaran paling maksimal.

"Tentunya yang positif bukan negatif. Jadi, dengan data yang ada dan penjelasan dari independen, observasi (survei) itu tidak benar, karena tak didukung secara akurat," tegas Sjafrie.

Dalam survei TI, hanya 2 negara dari 82 negara yang disurvei mendapat nilai A, yaitu Jerman dan Australia. Negara adidaya Amerika Serikat justru mendapat nilai B.

Laporan TI juga menyebutkan, sektor pertahanan Indonesia dikuasai kartel partai politik melalui anggota dewan yang duduk di Komisi I DPR, yang mengawasi masalah pertahanan, komunikasi dan hubungan luar negeri.

Militer Indonesia pun dianggap selalu membekingi industri pertambangan dan kehutanan. Bahkan sampai terlibat dalam bisnis narkotika dan perjudian. Lalu, transparansi dalam tubuh militer juga dikritik TI. Menurut TI, tak ada mekanisme pengawasan yang bisa mengawasi anggaran-anggaran 'siluman'.(Ais)