PT KAI Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penyerobotan Lahan Warga

FOTO: PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Api Jarak jauh — Kereta jarak jauh tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (10/7/2020) (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) dilaporkan ke polisi lantaran diduga telah menyerobot lahan milik warga yang terletak berdekatan dengan Stasiun Cilebut, Sukaraja, Bogor seluas 1200 meter persegi. Sementara tanah tersebut tercatat sah milik pelapor berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kuasa Hukum pelapor, Afrizaldi, menyampaikan bahwa tindakan PT KAI yang telah memanfaatkan dan menyewakan lahan tersebut untuk lahan parkir dan minimarket tanpa izin merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum. Hal itu pun telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun.

"Seharusnya PT KAI tidak sewenang-wenang memanfaatkan, menyewakan, dan memetik keuntungan dari barang yang bukan miliknya. Untuk diketahui bahwa tanah tersebut berstatus tanah hak milik dengan batas-batas yang cukup jelas dan nyata tergambar dalam surat ukur yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik, serta nyata tergambar bidang dalam aplikasi Sentuh Tanahku yang dimiliki oleh BPN," tutur Afrizaldi kepada wartawan, Jumat (7/10/2022).

Laporan Afrizaldi pun telah dilayangkan ke Polres Bogor dengan Nomor Polisi: STPL/B/1796/X/2022/JBR/RES BGR tertanggal Kamis 6 Oktober 2022. Langkah hukum tersebut ditempuh lantaran upaya somasi yang dilakukan hingga tiga kali pun tidak membuahkan hasil.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) pamerkan inovasi dengan meluncurkan kereta panoramic mengundang perhatian

2 dari 3 halaman

Somasi

"Kami telah melayangkan surat somasi pertama tertanggal 4 Maret 2022, surat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak KAI, barulah pada surat somasi kedua tertanggal 10 Maret 2022, PT KAI menanggapi dengan surat undangan No. KA.302/III/3/DO.1-2022 tertanggal 17 Maret 2022, yang isinya adalah undangan pertemuan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 di kantor DAOPS-1 Jakarta untuk membicarakan hak atas tanah klien kami secara musyawarah," jelas dia.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Afrizaldi, pihaknya menunjukkan berbagai bukti dan data kepemilikan tanah kliennya kepada PT KAI. Perusahaan tersebut kemudian berjanji akan mendiskusikan masalah tersebut ke jajaran manajemen terkait dan Direksi PT KAI, sebelum dapat mengambil keputusan.

PT KAI kemudian mengundang kembali pelapor pada Rabu, 27 Juli 2022 di Kantor Daop-1 Jakarta untuk melanjutkan pembicaraan permasalahan hak atas lahan tersebut secara musyawarah.

"Namun akhirnya kami sangat kecewa karena menurut kami pihak-pihak Management PT KAI berusaha saling melempar tanggung jawab, dan hasil dari pertemuan tersebut ternyata tidak ada materi yang mempunyai nilai musyawarah, karena tidak ada jalan keluar dan keputusan dari Pihak PT KAI," katanya.

Menurut Afrizaldi, surat somasi ketiga pun dilayangkan pada 25 Agustus 2022, namun tidak ditanggapi juga oleh PT KAI. Atas dasar itu, maka pihaknya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan dugaan tindak pidana Pasal 167 KUHP juncto Pasal 385 KUHP Juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 2 dan Pasal 6.

"Yang menimbulkan kerugian terhadap harta hak milik klien kami yang diketahui telah dipergunakan dan atau disewakan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Dalam hal ini Dewan Direksi dan Executive Vice President Daops-1 Jakarta PT KAI harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut," ujar Afrizaldi.

3 dari 3 halaman