Sukses

Dewan Kolonel Dianggap Guyonan Politik, Ketua Fraksi PDIP: Konsep Besarnya Bantu Puan Nyapres

Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Utut Adianto meluruskan pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan anggotanya Johan Budi Sapto Pribowo. Kata Utut, sebutan Dewan Kolonel hanya sebuah penyemangat.

Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel  tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan, supaya semangat. Kalau konsep besarnya kan membantu mbak Puan," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Utut mengaku tidak masalah dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut. Ia mengaku enggan mengomentarinya lebih lanjut.

"Udahlah kalau itu biarin saja. Saya enggak menjawab nama dan peristiwa. Saya menjawab kenapa ini kenapa itu," kata Wasekjen PDIP ini.

Dia pun tak mau menjawab apakah seluruh PDIP telah mendukung Puan sebagai calon presiden atau tidak.

"Itu wilayahnya pak Sekjen yang jawab, saya lebih ke DPR RI," ujar mantan atlet Catur ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR RI hanya guyonan politik.

Hasto telah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto. Hasto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur partai.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tidak Ada di AD/ART

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Hasto mengatakan, Dewan Kolonel juga tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi 

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.