Anies Baswedan Sebut Datanya yang Diumbar Hacker Bjorka Salah

Liputan6.com, Jakarta Hacker Bjorka memunculkan data Gubernur Anies Baswedan pada Senin 12 September 2022. Adapun data yang diumbar ke publik antara lain NIK, nomor telepon, alamat, nomor KK, dan dosis vaksinasi milik Anies Baswedan.

Menanggapi hal tersebut, Anies mengatakan bahwa data yang disebar luaskan adalah salah.

"Nomor Induk Kependudukannya salah. Nomor hp-nya juga salah. Datanya tapi salah itu," kata dia ketika ditemui di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar menantang hacker Bjorka untuk membocorkan data pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Coba suruh si Bjorka itu untuk spill datanya Anies Baswedan. Pasti gak berani," tulis Denny dalam akun Twitternya @DennySiregar7, Minggu (11/9/2022).

Kemudian, Bjorka merespons tantangan tersebut pada Senin (12/9/2022).

Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Hal ini pun menimbulkan polemik karena Bjorka berhasil membobol data pribadi sejumlah pejabat negara. Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut, bahwa dokumen yang beredar adalah data-data lama.

"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh ya salah satunya oleh Bjorka tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum," kata Johnny usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin 12 September 2022.

"Bukan data-data spesifik dan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama," sambungnya.

Johnny menyebut, tim lintas dari kementerian lembaga seperti BSSN, Kominfo, Polri dan BIN sudah berkoordinasi untuk menelaah secara dalam terkait kebocoran dokumen itu.

"Perlu ada emergency response untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," ucapnya.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," sambungnya.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com