Polisi Sebut Bansos Jokowi yang Dikubur di Depok Totalnya Capai 3,4 Ton

Sementara itu, penasihat hukum atau pengacara JNE Anthony Joni mengklaim mengantongi bukti-bukti bahwa beras yang dikubur tersebut adalah milik JNE.

"Kita punya semua dokumen bukti. Kenapa dikubur? Karena beras itu sudah rusak," ujar dia.

Anthony menerangkan, PT JNE mendapat arahan mengambil beras dari gudang Perum Bulog. Namun, dalam perjalanan ada yang terkena guyuran hujan.

"Sehingga itu biasa-lah basah, ada berjamur. Itu sudah tidak layak konsumsi. Tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat. Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat," ujar dia.

Anthony memastikan, PT JNE telah bertanggung jawab mengganti semua beras yang rusak. Buktinya, sampai saat ini belum ada komplain dari penerima bansos.

"Ada enggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun," ujar dia.

Sementara menurut VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi, terkait pemberitaan temuan beras bansos di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan JNE. Pemendaman paket Banpres sudah melalui proses standar operasional prosedur penanganan barang.

“Sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak,” ujar Eri melalui keterangannya.

Eri menjelaskan, JNE berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan. JNE memastikan tidak ada pelanggaran dan klarifikasi yang diberikan dapat bermanfaat dan mencegah kesalahpahaman.

“Mengingat pentingnya klarifikasi ini dan juga merupakan hak jawab kami, serta mencegah kesalahpahaman,” jelas Eri.

Penemuan Bantuan Presiden (Banpres) berupa sembako dan beras menarik perhatian semua pihak. Kementerian Sosial mendatangi lokasi untuk memastikan beras banpres yang dipendam di lahan kosong, kawasan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan untuk memastikan penemuan banpres tersebut. Kemensos menduga beras tersebut bukan milik Kemesos, hal itu dilihat dari kemasan bansos.

“Dilihat dari kemasannya sama, tapi ada ciri yang berbeda. Itu seingat saya zaman Pak Menteri Juliari Batubara (Mensos sebelum Tri Rismaharini-red), karena kita minta sama Bulog untuk disalurkan ke masyarakat dengan memiliki ciri,” ujar Dadang kepada Liputan6.com di Sukmajaya, Depok, Selasa, 2 Agustus 2022.

Dadang mengungkapkan, pengadaan beras menggunakan dana dari Kemensos kepada Bulog dengan memiliki label Bantuan Presiden melalui Kemensos. Label tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu hal terhadap bantuan yang bersumber Kemensos.

“Kalau di lokasi penemuan ini ada bedanya, di sini tidak ada tulisan bantuan dari Presiden melalui Kemensos, kalau ini polos saja,” ungkap Dadang.

Berdasarkan pengamatan Kemensos di lokasi beras yang ditemukan diduga bukan milik Kemensos. Diakuinya pada saat penanganan bantuan Covid-19, Kemensos memberikan bantuan salah satunya beras.

“Tapi kan bantuan yang diberikan berupa beras bukan hanya Kemensos, tapi kementerian lain maupun Pemda pada saat itu ikut membantu memberikan bantuan,” ucap Dadang.

Dadang Iskandar memastikan, setiap bantuan yang diberikan Kemensos memiliki label sendiri, salah satunya bantuan Presiden melalui Kemensos. Selain itu, Kemensos pada penyaluran Banpres tidak bekerjasama dengan JNE.

“Penyaluran bantuan melalui Bulog pada pengadaan beras, lalu bekerjasama dengan SSI,” terang Dadang.

Dadang menduga, pada saat penyaluran kemungkinan SSI bekerja sama kembali dengan JNE pada saat penyaluran. Namun, dirinya tidak dapat memastikan hal tersebut dan diduga beras yang ditemukan lokasi di Depok bukan milik Kemensos.

Dadang menambahkan, Kemensos melakukan penyaluran berupa beras seberat 25 kilogram, kepada 1,9 juta penerima manfaat di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Kemensos sempat mendatangi JNE meminta klarifikasi data daerah bantuan yang dikirim dari JNE.