Sukses

Menakar Peluang Depok Gabung Jakarta, Apa Untung Ruginya?

Liputan6.com, Jakarta - Wacana Kota Depok bergabung ke Jakarta kembali mengemuka seiring munculnya fenomena remaja asal Citayam hingga Bojonggede dengan gaya nyentrik yang 'menguasai' kawasan Sudirman dan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Istilah Citayam Fashion Week pun viral di media sosial.

Fenomena ini cukup menyita perhatian publik, tak terkecuali kalangan elite. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memunculkan istilah SCBD, merujuk singkatan dari nama empat wilayah yang berkaitan dengan fenomena ini, yakni Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok.

Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan bahwa fenomena remaja SCBD menjadi tanda keinginan bergabungnya Kota Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) dengan DKI Jakarta. Hal itu juga terlihat dari beberapa kemiripan yang dimiliki Depok dengan Jakarta.

“Dari sisi budaya, bahasanya Betawi, wilayah kedekatan dengan Jakarta,” ujar Imam saat ditemui awak media usai peletakan batu pertama di Sekolah Al Fikri, Kota Depok, Kamis (14/7/2022).

Imam menuturkan, Jakarta sebentar lagi akan menjadi provinsi biasa seiring dengan rencana ibu kota negara (IKN) dipindah ke Kalimantan. Nantinya, Jakarta akan sama seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia.

“Bukan daerah khusus lagi, bisa dijadikan sebagai kota atau kabupaten tergabung dalam Provinsi Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menjelaskan alasan dirinya mendukung Kota Depok menjadi bagian dari DKI Jakarta. Menurutnya, masuknya Depok ke Jakarta dinilai akan menyelesaikan sejumlah permasalahan konvensional, seperti banjir.

Dia mengatakan, ide penggabungan kota penyangga ke Jakarta ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Rencana tersebut sudah ada sejak zaman Gubernur Sutiyoso, dengan ide gagasan penyatuan daerah penyangga ibu kota.

“Dulu kalau enggak salah namanya Megapolitan,” ujar Idris, Jumat (15/7/2022).

Tidak hanya itu, sambung Idris, ide penggabungan daerah penyangga menjadi Megapolitan mendapatkan dukungan dari Guru Besar IPDN sekaligus mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid. Idris menilai Ryaas Rasyid menguatkan kembali akan rencana tersebut.

“Nah baru-baru ini beliau (Ryaas Rasyid) menguatkan kembali,” ucapnya.

Idris menjelaskan, Pemerintah Kota Depok berusaha melakukan pembaharuan kembali ide tersebut. Idris mengakui saat memimpin Kota Depok sejak 2011 hingga 2016, ia merasakan berbagai persoalan konvensional di Jabodetabek yang tidak pernah selesai.

“Ternyata permasalahannya tadi, kolaborasi kerja sama daerah penyangga ibu kota yang selama ini sebenarnya sudah diwadahi dengan BKSP, yang periode terakhir itu diketuai Gubernur Anies Baswedan."

Idris mengungkapkan, efektifitas penyelesaian masalah konvensional dinilai hanya 20 persen dari kolaborasi tersebut. Hal itu disebabkan otonomi daerah sangat terkait dengan masalah sistem politik kepartaian di Indonesia.

“Ini juga mempengaruhi dalam hal pembangunan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap politikus PKS ini.

Kebijakan-kebijakan berbagai partai politik berbeda-beda dan memiliki kepentingan masing-masing. Hal itulah yang melatarbelakangi persoalan konvensional seperti banjir, macet, demografi, penambahan migrasi, dan persoalan lain yang dianggap klasik tidak selesai.

“Bahkan maaf, kadang sampai ke saling menyalahi. Wah ini banjir karena Depok, tapi Depok bilang banjir karena Bogor, Bogor bilang enggak karena memang di hulunya seperti itu,” ucap Idris.

Idris menuturkan, permasalahan konvensional tersebut dapat selesai dengan cara disatukan daerah penyangga Jakarta. Penyatuan wilayah penyangga dapat melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang dipimpin Anies Baswedan, sehingga permasalahan konvensional dapat diselesaikan.

“Cita-cita dulu bahkan sebelum merdeka kan, Jakarta itu menjadi Amsterdam-nya Indonesia. Nah ini harus kita wujudkan. Orang punya mimpi itu bukan ujug-ujug, tapi memang ada potensi itu,” kata Idris.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Tak Perlu Pemilihan Wali Kota Depok

Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan sejumlah keuntungan apabila penggabungan Kota Depok ke Jakarta terwujud. Salah satunya dalam bidang ekonomi hingga penanganan banjir dan sampah yang menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Banyak sekali benefitnya, misalnya dalam perekonomian,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Jumat (15/7/2022).

Idris menyebut apabila Kota Depok bergabung dengan Jakarta maka akan menjadi satu komando. Satu komando digambarkan pada perspektif otonomi daerah, warga hanya memilih Gubernur dan tidak lagi memilih kepala daerah tingkat dua.

“Cukuplah yang dipilih oleh rakyat itu Gubernurnya, kota penyangganya jangan dipilih lagi, ini tidak efisien,” ucap Idris.

Hal tersebut dapat dilihat dari wilayah yang sudah berjalan seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Kabupaten Kepulauan Seribu. Apabila Kota Depok bergabung dengan Jakarta, maka hal yang sama akan diberlakukan.

“Nah Depok juga nanti termasuk gitu, masuk dalam bagian jabatan Wali Kota yang ditentukan oleh Gubernurnya,” terang Idris.

Idris menjelaskan, apabila kepimpinan sebuah daerah dilakukan satu komando, maka akan memudahkan dalam pengaturan karena satu aturan dan satu sistem. Dengan begitu, realisasi program penanganan sebuah daerah relatif lebih mudah.

“Contohnya dalam proses hibah antarwilayah penanganan banjir, karena proses hibah dan tidak mudah juga,” jelas Idris.

 

3 dari 4 halaman

Jakarta Bisa Bersaing dengan Tokyo hingga New York

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris soal ide penyatuan wilayah penyangga menjadi Jakarta Raya adalah hal yang memang bisa diwujudkan.

Namun, menurut Nirwono, perlu proses panjang untuk memungkinkan hal itu terjadi. Selain itu, ada konsekuensi yang harus diterima oleh kota-kota di wilayah penyangga Jakarta apabila rencana itu direalisasikan.

"Tentu perlu proses panjang dan ada konsekuensinya jika menjadi bagian dari DKI Jakarta, seperti Kota Depok tidak akan memiliki DPRD, perubahan status dari kota otonom ke kota administratif, kontribusi Depok ke Jakarta apa (timbal balik)," kata Nirwono saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (15/7/2022).

Terlebih, kata Nirwono, penyatuan wilayah dapat dilakukan apabila Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota negara. Maka, status Jakarta sebagai provinsi biasa dapat dijadikan Daerah Istimewa (DI) seperti Aceh dan Jogyakarta.

"Maka perluasan wilayah di Kota/Kab Bodetabek (termasuk Depok) yang selama ini juga sudah tergantung dengan Jakarta masuk menjadi bagian wilayah DI Jakarta," kata Nirwono.

Nirwono menjelaskan, bahwa secara teknis banyak warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi) yang masih ber-KTP DKI Jakarta karena pekerjaan.

"Sehingga waktunya lebih banyak di Jakarta, dan menghidupkan Kota Jakarta pada hari kerja," ujar Nirwono.

Sehingga, Nirwono berpandangan bergabungnya Bodetabek dengan DKI Jakarta akan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota bisnis seperti Tokyo Raya.

Tak hanya itu, Nirwono menilai Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan diuntungkan dengan penyatuan wilayah tersebut.

"Dengan memasukkan kota/kab Bodetabek ke dalam wilayah DI Jakarta kelak, maka akan memperkuat posisi Jakarta Raya untuk bersaing dengan Tokyo Raya, London Raya atau kota bisnis Shanghai Raya, New York Raya," jelas dia.

"Dan ini akan menguntungkan warga dan Pemda yang bergabung dengan DI Jakarta karna akan mendapatkan kemudahan fasilitas pendidikan kesehatan kependudukan dan lainnya yg didapat warga DKI Jakarta selama ini," lanjut dia.

Untuk itu, Nirwono menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov Jabar dan Banten, serta Pemerintah Kota/Kab Bodetabek untuk dapat segera membahas peluang penggabungan wilayah tersebut.

 

4 dari 4 halaman

Respons Remaja Citayam hingga Wagub DKI

Wacana penyatuan wilayah Depok dengan Jakarta ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Tak terkecuali remaja Citayam yang kerap nongkrong di kawasan Sudirman dan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Ditemui Liputan6.com saat nongkrong di kawasan stasiun MRT Dukuh Atas, sejumlah remaja 'SCBD' asal Citayam menolak usulan para elite Depok. Mereka mengaku tak setuju bila Depok digabung dengan DKI Jakarta.

"Enggak setuju sih, karena kayak warga Depok itu kan banyak. Udahlah Depok aja jangan gabung," kata Haikal, Kamis 14 Juli 2022.

Selaras dengan Haikal, remaja pemilik nama Muhammad Idan alias Panjul juga mengutarakan hal yang sama. Menurut Panjul, Depok dan Jakarta tidak perlu digabung, apalagi disatukan dengan nama Jakarta Raya.

"Enggak setuju kalau dinamainya apa tadi, Jakarta Raya. Harusnya sesuai daerah aja sih, Depok aja sama Jakarta aja. Enggak setuju aja pokoknya kalau digabung," ujar Panjul.

Namun wacana tersebut justru mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyambut baik usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang ingin Depok gabung ke Jakarta. Apalagi hal serupa juga pernah diusulkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

"Kami berterima kasih kalau Wali Kota Depok mengusulkan Depok masuk dalam Jakarta Raya. Namun demikian, masalah masuknya Depok atau wilayah lain yakni megapolitan, Jakarta metropolitan dan sebagainya memang pernah diusulkan oleh Bang Yos dulu," kata Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 12 Juli 2022.

Riza menyerahkan usulan penyatuan atau peleburan daerah tersebut kepada pemerintah pusat. Menurut dia, usulan yang juga pernah digaungkan oleh Sutiyoso itu ialah hal yang baik.

Bagi politikus senior Partai Gerindra ini, Jakarta dan wilayah di sekitarnya adalah bersaudara.

"Memang ke depan apa yang pernah diusulkan oleh Bang Yos atau Sutiyoso itu sesuatu yang baik. Sekali lagi Jakarta dengan daerah penyangga lainnya tidak mudah dipisahkan ya," ucap Ahmad Riza Patria.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS