Kabar Orang Dekat Jokowi Dalangi Wacana Penundaan Pemilu, Istana: Narasumbernya Anonim Semua

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menanggapi soal adanya pejabat negara di lingkar dekat Presiden Jokowi yang mendorong usulan penundaan Pemilu 2024. Dia menilai isu tersebut sebagai gosip politik sebab informasi ini berasal dari sumber anonim.

"Narsumnya (narasumber) anonim semua. Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik, gosip politik biasa saja gitu dan ini sebuah konsekuensi. Terkait tuduhannya, saya bisa sebut juga ini imajinasi," ujar Faldo kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).

Kendati demikian, Faldo mengatakan, pihaknya menampung seluruh aspirasi yang ada, termasuk segala hal yang ia sebut sebagai gosip politik. 

"Kita tampung saja, kan ini banyak ide, banyak pikiran, justru di sini kita makin paham bagaimana kita mengelola keberagaman pikiran-pikiran yang ada," sambungnya.

Dia menekankan bahwa isu penundaan pemilu tidak menjadi prioritas sampai saat ini. Faldo pun meminta agar Presiden Jokowi tak dibawa-bawa dalam wacana penundaan Pemilu 2024.

"Kami harap jangan diseret-seret (presiden dalam wacara penundaan Pemilu 2024)," kata dia.

Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Bola panas yang dilontarkan oleh Cak Imin itu disetujui juga oleh tiga partai politik yang merupakan koalisi pemerintah.

Cak Imin mengklaim, usulan itu hadir usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, para pengusaha, dan analis ekonomi perbankan tentang dampak pandemi dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi.

"Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," ujar Cak Imin dalam keterangannya, Rabu, 23 Februari 2022.

Usulan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga dalam satu kesempatan, mengaku menerima aspirasi dari masyarakat petani sawit saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang menginginkan agar ada keberlanjutan pemerintahan. Kebijakan Presiden Jokowi dinilai telah meningkatkan taraf hidup petani sawit.

Airlangga pun berjanji akan membicarakannya usulan itu dengan pemimpin parpol lain. Dalam kacamata Airlangga, aspirasi masyarakat yang dia jumpai adalah aspirasi partai.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga melempar wacana yang sama terkait perpanjangan masa jabatan presiden . Wacana tersebut disebut sebagai usulan dari para pengusaha.  

Sementara itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mematuhi konstitusi yang menyatakan masa jabatan presiden 2 periode. Dia telah berkali-kali menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi mengaku tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. Jokowi mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.