Pengungsi Gempa Pasaman Barat Dapat Uang Tunggu Rp 500 Ribu per KK

Menteri PMK, Muhadjir Effendy ketika berkunjung ke lokasi terdampak gempa Pasaman Barat, Kamis (3/3/2022). (Liputan6.com/ Novia Harlina).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah mempercepat proses validasi data korban gempa Pasaman Barat dipercepat. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan bantuan yang akan diberikan kepada para pengungsi, salah satunya uang tunggu.

Hal ini disampaikan Muhadjir saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis, 3 Maret 2022. Dia didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto.

"Perlu segera dilakukan percepatan data validasi pengungsi. Ini kaitannya dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada mereka (pengungsi), termasuk uang tunggu," kata Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Jumat (4/3/2022).

Adapun para pengungsi nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang tunggu sebesar Rp500 ribu per-KK perbulan. Bantuan itu akan diberikan selama berada di hunian sementara sambil menunggu nantinya hunian tetap akan kembali dibangun.

Selain itu, Muhadjir juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan kerusakan infrastruktur akibat gempa. Dia mengingatkan bahwa masa tanggap darurat bencana akan berakhir pada 10 Maret mendatang.

"Percepatan pendataan kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas umum juga sangat dibutuhkan. Dengan begitu kita harapkan tanggal 10 Maret, akhir dari batas tahap tanggap bencana itu selesai, data-data ini sudah final agar tahap selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan secepat mungkin," jelas dia.

Berdasarkan hasil pantauan selama kunjungan, pelaksanaan tanggap darurat mulai dari pencarian dan pertolongan terhadap korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan kesehatan dan pemulihan dini sudah berjalan baik. Hanya saja, sarana untuk kebersihan, sanitasi, dan MCK di tempat pengungsian masih belum tercukupi.

Muhadjir telah menghubungi Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyiapkan hal-hal yang belum tercukupi di tempat pengungsian.

Disisi lain, dia meminta agar distribusi kebutuhan sehari-hari diperbaiki agar tak menumpuk di satu lokasi pengungsian saja.

"Kemudian saya mohon juga ada kepastian-kepastian kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Tadi di beberapa lokasi saya lihat sudah cukup bahkan berlebih, hanya distribusinya saja yang perlu disinkronkan,” tuturnya.

Ratusan pengungsi korban gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat, bermalam di tenda-tenda darurat di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Jumat malam (25/2/2022).

2 dari 2 halaman

Kebutuhan Harus Terpenuhi

Menko PMK Muhadjir Effendy kunjungi anak-anak korban gempa di Pasaman Barat, Kamis (3/3/2022). (Liputan6.com/ Novia Harlina)

Muhadjir berharap bantuan untuk korban gempa tak hanya datang dari kabupaten/kota di Provinsi Sumbar, tetapi juga dari provinsi lain yang berdekatan seperti Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya, untuk kebutuhan fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Antara jumlah korban yang membutuhkan dengan bantuan yang disediakan juga harus imbang. Terutama menyangkut kebutuhan anak-anak balita yang mengungsi di tenda harus benar-benar terpenuhi termasuk pengungsi rentan seperti ibu hamil dan lanjut usia (lansia)," ujar Muhadjir.

Seperti diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 dengan kedalaman 10 km mengguncang wilayah Provinsi Sumbar pada Jumat, 25 Februari 2022. dengan titik episenter gempa berada di Pasaman.

Gempa juga dirasakan lima kabupaten lain yang turut terdampak dan sampai saat ini masih seringkali terjadi gempa susulan namun dengan kekuatan magnitudo yang lebih lemah.

Adapun data total korban per-2 Maret 2022 pukul 21.00 WIB, 13 orang menunggal dunia, 29 luka berat, 86 luka ringan, 15.553 jiwa mengungsi. Sementara infrastruktur terdampak 3.094 rumah rusak, 29 rumah ibadah, 33 sekolah, 10 fasilitas layanan kesehatan, dan 5 perkantoran.