Sukses

Wagub DKI soal Kenaikan Kasus Covid-19 di Jakarta: Akan Koordinasi dengan Pusat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam melakukan mitigasi terkait naiknya kasus Covid-19 terlebih Omicron di wilayahnya.

"Kita akan koordinasikan dengan pemerintah pusat, prinsipnya kita akan mengikuti kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat," kata dia di Balai Kota, Selasa 4 Januari 2022 malam.

Misalnya soal mitigasi adalah masa karantina pelaku perjalananan luar negeri yang mengikuti kebijakan pusat. Semuanya dilakukan, untuk mengendalikan Covid-19 di Jakarta.

Selain itu, Riza pun mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan penularan virus varian Omicron semakin meluas.

"Di sana jangan sampai lepas masker, tidak melaksanakan prokes di luar negeri tahu-tahu nanti di sana kena Omicron kemudia masuk Jakarta membawa Omicron," kata dia.

 

2 dari 2 halaman

Alami Kenaikan

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 menyebut ada dua provinsi yang mengalami kenaikan selama empat minggu berturut-turut, yaitu DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

"DKI Jakarta kasusnya terus meningkat dari 212 menjadi 254. Kemudian meningkat lagi menjadi 348, terakhir mencapai 526 kasus," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui daring, Selasa 4 Januari 2022.

Dia pun mengingatkan, kunci mencegah lonjakan kasus Covid-19 sudah tertuang dalam rilis Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada gelombang kedua pandemi Covid-19. Saat itu, lonjakan kasus Covid-19 dipicu varian Delta.

"Lonjakan kasus dapat dicegah dengan respons pengendalian kasus yang sedini mungkin," jelas Wiku.

Karenanya, dia meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau segera mengambil tindakan pengendalian Covid-19 dalam dua pekan ke depan.

Wiku juga berharap agar fungsi Satgas fasilitas umum dan Posko Covid-19 dioptimalkan.

"Mohon pastikan Satgas posko di fasilitas umum dan tingkat desa atau kelurahan yang telah dibentuk dan berfungsi seluruhnya agar pengawasan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal," kata dia.

Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com