Eks Kapolsek Kebayoran Baru Gugat Kapolda, Ini Kata Polda Metro

Polri Luncurkan Aplikasi Propam Presisi — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat peluncuran aplikasi Propam Presisi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Aplikasi 'Propam Presisi' tersebut diciptakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Eks Kapolsek Kebayoran Baru Benny Alamsyah melayangkan gugatannya terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di PTUN Jakarta. Gugatan itu dilayangkan karena dia tak terima dipecat usai divonis bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, gugatan merupakan haknya sebagai warga negara.

"Silahkan itu hak yang bersangkutan," ucap dia di Polda Metro Jaya, Selasa (21/12/2021).

Zulpan mengatakan, pihaknya menunggu putusan gugatan tersebut guna menentukan langkah selanjutnya.

Benny Alamsyah mengajukan gugatan karena tak terima dipecat usai dinyatakan bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Di mana Benny Alamsyah menerima vonis 1,6 tahun kurungan penjara dan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

"Kita sudah melakukan langkah-langkah hukum kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan pernah melakukan kesalahan yaitu menggunakan narkoba dan sudah divonis," tandas dia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan menindak tegas setiap anggota Kepolisian yang terbukti melanggar aturan. Kapolri juga menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak anti-kritik.

2 dari 2 halaman

Isi Gugatan

Adapun isi gugatannya kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1029/VII/2021, Tertanggal 28 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Diri Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Benny Alamsyah.

3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1029/VII/2021, Tertanggal 28 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Diri Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Benny Alamsyah.

4. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru Tentang Pengaktifan Kembali atas nama Penggugat.

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martbat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

6. Menetapkan Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik Kasasi, Peninjauan Kembali maupun perlawanan atas Putusan dalam lerkara ini (Uit Voer Baar Bij Vooraad)

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.