Polda Metro Tak Hadir, Sidang Praperadilan Dugaan Salah Tangkap Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yuliana, menunda sidang perdana terkait penangkapan massa aksi saat demo 27 Agustus lalu, karena Polda Metro Jaya selaku termohon tidak hadir.

Pemohon dalam perkara Nomor 166/Pra.Pid/2026/PN JKT.SEL adalah Bagus Hafazah Prayitno. Ia mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penyitaan terhadap dirinya serta surat pencabutan kuasa yang ditandatanganinya saat berada di dalam sel rutan.

"Kita tunda ke hari Senin 5 Oktober 2026, dengan agenda memanggil Termohon," kata Hakim Yuliana dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (28/9/2026).

Dalam persidangan, kuasa hukum Bagus yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Warga Sipil Tahanan Politik (Kawal Tapol), Andi, mengatakan, kliennya mendapat ancaman perpanjangan penahanan selama 125 hari jika tidak menandatangani surat pencabutan kuasa.

Dalam persidangan, Andi juga membacakan surat yang dibuat Bagus yang di mana menyatakan pencabutan kuasa dilakukan di bawah tekanan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendaknya.

"Dengan ini menyatakan bahwa pernyataan saya tentang pencabutan kuasa dibuat dalam keadaan berada di bawah tekanan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak saya yang sebenarnya. Saya menegaskan bahwa tetap berkehendak untuk mengajukan dan melanjutkan upaya hukum praperadilan, serta tetap memberikan kuasa kepada advokat atau penasihat hukum yang telah saya tunjuk," kata Andi saat membacakan surat tersebut.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, hakim tunggal Yuliana menerima argumentasi tim advokasi dan menyatakan kuasa hukum tetap sah mendampingi para pemohon.

Diketahui, dalam kasus ini, ada lima pemohon dengan perkara serupa yang terdaftar dengan nomor perkara 166-170 Pra.pid/2026/PN.JKT.SEL.

Selain Bagus, pemohon lainnya diantaranya Yesua Andyarto, Raghil Nur Widiyanto, Kevin Saad Adriansyah, dan Mamet Setiawan.

Kelima orang tersebut diduga terlibat kerusuhan setelah demonstrasi. Mereka mengajukan praperadilan karena menilai telah menjadi korban salah tangkap.

"Mereka tuh tuduhannya berat, pasal 262 itu kan menyerang aparat, vandalisme, dan demo tanpa izin. Satu mereka bukan peserta demo, mereka juga boro-boro menyerang aparat, dan mereka juga enggak merusak apa-apa. Yang ada motor mereka hilang," kata Andi.

"Ada yang lagi COD (Cash On Delivery), beli sparepart, hilang. Ada juga yang lagi jemput pacarnya pulang kerja. Jadi sudah motornya hilang, orangnya digebukin, masuk penjara," sambungnya.