Sukses

Anggaran Dicoret, Wagub DKI: Pengendalian Banjir Tak Hanya Sumur Resapan

Politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya akan mengerjakan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dengan anggota dewan.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pengendalian banjir di Ibu Kota terbagi menjadi sejumlah langkah. Riza pun mengaku tidak ambil pusing dengan penghapusan anggaran pembangunan sumur resapan pada RAPBD 2022.

"Program pengendalian banjir macam-macam, tidak hanya sumur resapan, ya. Ada program pengerukan, pembuatan waduk, embung, situ, pengadaan pompa mobile, statis, polder, tanggul, jadi banyak sekali," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (1/12/2021).

Politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya akan mengerjakan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dengan anggota dewan.

"Silakan saja, saya kira teman-teman sudah koordinasi dengan teman-teman di DPRD, dari dinas mana program yang jadi prioritas, disepakati bersama," jelas dia.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran program penanganan banjir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Nova Paloh mengungkapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp 330 miliar pada KUA-PPAS 2022.

Namun alokasi tersebut dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Rabu (24/11/2021) lalu.

"Di-nol-kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin. Jadinya tidak ada kegiatan lagi untuk sumur resapan," ujar Nova dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Anggaran Dihapus Banggar

Nova menjelaskan, anggaran sumur resapan telah dipangkas lebih dari separuh sehingga tersisa Rp 120 miliar saat pembahasan di Komisi D DPRD DKI sebelum dibawa ke Rapat Banggar.

"Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp 120 miliar. Kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya di-nol-kan," ucapnya.

Dengan dicoretnya anggaran sumur resapan tersebut, maka program drainase vertikal sebagai salah satu upaya penanganan banjir di Jakarta itu tak akan lagi dilaksanakan pada 2022.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.