Penyelesaian 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masih Stagnan

Poster Marsinah dan 13 Aktivis yang Hilang Hiasi Sudut Kota Depok — Pengendara sepeda motor melintas di depan poster 13 aktivis yang hilang di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Poster tersebut mengingatkan masyarakat masih ada pekerjaan rumah pemerintah berupa pelanggaran HAM berat yang belum tuntas hingga kini. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan perkembangan penanganan pelanggaran HAM berat kepada Komisi III DPR RI. Dia mengungkapkan, dari 15 kasus, baru 3 kasus pelanggaran berat yang sudah masuk ke pengadilan.

"Dari 15 kasus, tiga sudah ke pengadilan, 12 masih bolak-balik antara Komnas HAM dan Jaksa Agung," kata Taufan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2021).

TNI: Penyerangan dan Penembakan Danramil Aradide Letda Inf Oktovianus Sogalrey Pelanggaran HAM Berat
Echoes of Justice, Wadah Orang Muda di Aceh Bicara Hak Asasi Manusia

Dia mengaku, 12 kasus pelanggaran HAM berat belum menemui titik terang. Namun, dia menyebut telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan.

"Pak Presiden dalam beberapa pertemuan tempo hari menugaskan Pak Menko Polhukam untuk koordinasi dengan Komnas HAM dan Jaksa Agung. Sudah ada beberapa pertemuan tapi untuk penyelesaian yudisial memang belum ada kata sepakat," ujar Taufan soal penanganan pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM berat G30SPKI merugikan Pemerintah Indonesia

2 dari 2 halaman

Kasus Penembakan Laskar FPI

Selain pelanggaran HAM berat, Taufan mengungkapkan soal penanganan kasus yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah kasus penembakan laskar FPI.

"Karena proses hukum kepada dua aparat kepolisian yang terduga belum berlangsung di pengadilan, jadi masih menjadi perhatian, Komnas masih sering dipertanyakan tapi kami masih pada temuan awal bahwa kami tidak menemukan suatu dugaan pelanggaran HAM berat, karena itu kami simpulkan adanya peristiwa unlawful killing terhadap 4 laskar," terang Taufan.

Selain kasus FPI, Taufan juga menyampaikan perkembangan kasus penyerangan Masjid Ahmadiyah di Sintang. "Kasus Ahmadiyah di Sintang kita sudah panggil Polda Kalbar, Pemda dan Mabes Polri juga, penanganan pidana terhadap pelaku sudah jalan, tapi harus penyelesaian bersifat sosial budaya karena ada gejolak yang muncul dan membawa isu SARA," ujarnya.