Kemenkumham Soroti Kasus Perceraian di NTB yang Meningkat Akibat Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyoroti kasus perceraian di Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat akibat pandemi Covid-19. Tak hanya itu, kasus perkawinan anak di NTB saat ini juga menjadi perhatian khusus.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Harniati mengatakan, dalam kasus perceraian maka perempuan harus punya pengetahuan yang tinggi. Hal ini agar perempuan tidak sering jadi korban.

"Kanwil Kemenkumham NTB menyediakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk mengatasi permasalahan hukum dan HAM, pendampingan dan konsultasi hukum gratis bagi korban perceraian dan Masyarakat NTB," kata Harniati dikutip dari siaran pers, Sabtu (2/10/2021).

Dalam pemaparan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Inspirasi NTB, Nurjanah menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 adalah ekonomi karena terjadinya PHK. Kemudian, salah satu pasangan menjadi Pekerja Migran Indonesia, dan perselingkuhan.

Selain itu, menurut Nurjanah, pada masa Pandemi Covid-19, juga terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih adanya perkawinan anak. Dalam hasil penelitian tersebut juga terungkap bahwa dalam kasus perceraian acap kali tidak terpenuhi hak atas bersama.

"Juga adanya stigma dari masyarakat terhadap perempuan dan anak korban perceraian," jelasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.