Anggota DPR Desak Kasus Pejabat Perkosa 4 Siswi SMA di Papua Diusut Tuntas

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Robert Rouw mendesak aparat hukum agar menuntaskan kasus pemerkosaan terhadap empat siswi SMA di Papua. Kasus kekerasan seksual anak tersebut diduga dilakukan oleh oknum pejabat daerah dan politikus.

"Penegak hukum harus menuntaskan kasus ini. Tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum harus diusut tuntas termasuk pejabat. Aparat harus memproses sesuai dengan hukum dengan tanpa memandang status sosialnya," kata Robert Rouw dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/9/2021).

Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Papua ini mencium adanya upaya intimidasi terhadap keluarga korban agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dia mendesak kasus kekerasan seksual diproses hukum agar kejadian serupa tidak terulang. 

"Jangan ada upaya untuk jalan perdamaian. Sebab, saya melihat kasus pelecehan atau pemerkosaan ini sepertinya ada satu upaya untuk menutup kasus ini dari pelaku. Ada intimidasi kepada korban maupun keluarga korban," ujarnya.

Jika upaya menutup kasus dengan perdamaian ini dilakukan, kata Robert, tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sebab nantinya para pejabat dan orang yang mempunyai banyak uang bisa mudah lolos dari jeratan pidana.

"Nanti semua begitu. Kalau ada pejabat dan orang mempumyai kedudukan ekonomi yang baik, ada perdamaian, ada upaya untuk menutup tindakan hukum. Apakah perdamaian itu menutup kasus hukumnya? Ini tidak boleh terjadi. Ini kasus pidana," katanya.

Apalagi para korbannya merupakan anak sekolah yang masih di bawah umur. "Mereka punya masa depan. Akibat kasus ini masa depannya terganggu." 

Anggota Komisi V DPR ini meminta semua pihak, termasuk NasDem memberikan perhatian khusus agar kasus ini tidak sampai di-peties-kan. Apalagi, NasDem merupakan partai yang sangat konsen terhadap hak-hak perempuan.

"NasDem bisa hadir dengan memberikan bantuan hukum, kalau aparat tidak bisa atau tidak mau menyelesaikan kasus ini," ungkapnya.

Tak itu saja, Robert juga meminta kepada lembaga negara seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar turut mengawal kasus ini sampai tuntas. "Ibu Menteri Perempuan untuk bisa melakukan perlindungan anak-anak kita, karena ini masa depan mereka."