Internal Terlibat Kekerasan Seksual, KPI Dinilai Tak Cerminkan Tugasnya Mengedukasi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Lembaga Negara mengkritisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, pasca mencuatnya kasus dugaan penindasan dan kekerasan seksual terhadap salah seorang pegawai berinisial MS.

Pengacara Publik LBH APIK, M Daerobi menyampaikan, kasus kekerasan seksual di tubuh KPI Pusat sangat tidak mencerminkan tugasnya mengedukasi masyarakat terkait konten kesusilaan, lewat penerapan sensor di berbagai tayangan media.

"Apa perbuatan, pembuatan sensor konten penyiaran yang berbau LGBT misalkan, persoalan konten berbau kesusilaan, tapi dari internalnya sendiri tidak jelas," tutur Daerobi dalam diskusi virtual, Sabtu (4/9/2021).

Daerobi pun mencurigai adanya pembiaran dari kalangan internal KPI Pusat atas tindak pidana dugaan penindasan dan pelecehan seksual yang dialami MS. Pasalnya, dalam kurun waktu 10 tahun pun korban terus menerus mendapatkan kekerasan berbasis gender tersebut.

"Lembaga sebagai pemberi amanah memberikan HAM malah mencederai HAM. Ini seperti respons KPI yang hanya menjadikan pelanggaran administratif, sementara ini adalah pidana murni," kata Daerobi.