Sukses

Bawaslu Tekankan Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pemilu

Bawaslu menganggap partisipasi publik sebagai nyawa dalam proses pengawasan. Dengan melibatkan banyak orang, upaya mencegah potensi pelanggaran akan semakin maksimal.

Liputan6.com, Jakarta Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut bahwa suksesnya pemilu tidak cukup hanya diukur dari besarnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara.

Peran masyarakat dalam aspek pengawasan juga amat penting, sehingga nilai demokrasi terjaga, pemilu benar-benar menghasilkan sosok yang bisa dipertanggungjawabkan.  

Menurutnya partisipasi publik sebagai nyawa dalam proses pengawasan. Dengan melibatkan banyak orang, upaya mencegah potensi pelanggaran akan semakin maksimal.

Untuk itu pihaknya tidak pernah berhenti bekerja sama dengan semua pihak, dari mulai mahasiswa, kementerian dan lembaga pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, sampai tokoh agama.

"Dalam konteks pengawasan, aktor-aktor yang sudah bekerja sama, kami harapkan menjadi mitra atau pengawas partisipatif dalam tahapan pemilu atau pilkada," kata Afifuddin keterangan tulis, Kamis (12/8/2021).

Dalam terminologi pemilu, partisipasi dipahami secara sederhana, yakni orang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), lalu menggunakan hak pilih. Tapi pihaknya berkeinginan agar partisipasi juga dimaknai mendorong kelompok masyarakat terus menyuarakan hal baik dan mencegah hal buruk.

"Sehingga pelanggaran dalam pemilu bisa diantisipasi seminimal mungkin. Tanpa partisipasi banyak pihak, itu tidak mungkin. Sejatinya nyawa pengawasan terutama untuk pencegahan adalah banyaknya kerja sama dan partisipasi," ujar Afifuddin.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dorong Program Partisipasi Publik

Afifudiin mengatakan, Bawaslu membuat banyak program untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, misalnya Pusat Pendidikan dan Pengawasan Partisipatif.

Program ini terdiri dari empat klaster besar, yaitu pendidikan dan sosialisasi, menarik partisipasi, inovasi untuk mendorong orang tertarik berpartisipasi, serta kaderisasi atau merekrut kader relawan pengawas pemilu. 

"Sejak tiga tahun lalu, Bawaslu menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, kemudian pemerintah menganggap sebagai inovasi dan menjadi prioritas nasional, menarik anak-anak muda bergabung dalam kader pengawas partisipatif. Dalam Sekolah Kader, yang penting internalisasi nilai, muatan pengawasan, pemilu dan demokrasi yang baik itu terpenuhi," papar Afifuddin.

Dalam konteks pandemi, Afifuddin mengatakan harus banyak inisiatif baru untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Biasanya mendorong partisipasi masyarakat identik dengan pertemuan warga, komunitas, atau kelompok yang diisi materi demokrasi, dalam kondisi pandemi, itu hampir tidak mungkin. 

"Sehingga banyak yang harus ada penyesuaian," katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.