Anggota Bawaslu Kota Sukabumi Tiba-tiba Masuk Daftar Kredit Macet, Data Pribadi Diduga Disalahgunakan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Bawaslu Kota Sukabumi bernama Firman Alamsyah Abdi Negara (43) tidak menyangka namanya masuk dalam daftar kredit macet di sistem perbankan, padahal urusannya dengan pihak leasing telah selesai lama. Firman menduga data pribadinya disalahgunakan. Dia lantas melaporkan pihak leasing tersebut ke polisi terkiat dugaan penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi tersebut mengaku mengalami kerugian materiil yang signifikan serta rusaknya reputasi kredit akibat persoalan ini.

Kasus ini bermula di bulan Agustus 2018, saat Firman mengajukan pinjaman ke sebuah perusahaan leasing dengan jaminan BPKB sepeda motor. Namunpada angsuran ke-6, ia mengalami kendala keuangan dan tidak sanggup melanjutkan pembayaran.

Sebagai bentuk itikad baik, Firman menyerahkan unit kendaraan beserta STNK dan kunci kepada pihak leasing melalui petugas penagih (collector). Saat itu, ia menerima bukti tanda terima penyerahan unit secara resmi.

"Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi menerima tagihan maupun pemberitahuan lanjutan terkait status pembiayaan, termasuk hasil lelang kendaraan," kata Firman, Sabtu (11/4/2026).

Masalah baru muncul pada November 2025, ketika Firman hendak mengajukan tambahan modal (top up) pinjaman di sebuah bank swasta.

Proses pengajuannya ditolak mentah-mentah karena sistem menunjukkan namanya masuk dalam kategori kredit macet (kolektibilitas 5).

“Padahal sejak 2019 saya tidak pernah menerima tagihan. Tapi tiba-tiba di sistem muncul tunggakan pada Maret 2024 dan disebut menunggak hingga 181 hari,” ungkapnya.

Firman menilai ada kejanggalan serius. Tidak ada transparansi mengenai nilai jual lelang unit motornya maupun pemberitahuan sisa kewajiban melalui surat resmi atau email.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan praktisi perbankan, Firman mencurigai adanya penyalahgunaan data pribadi.

Ada indikasi bahwa unit yang telah dia serahkan justru dialihkan atau digunakan pihak lain namun tetap mengatasnamakan dirinya.

"Ini masih dugaan, tapi indikasinya kuat. Mengapa tiba-tiba muncul tunggakan baru di tahun 2024, padahal status sebelumnya sempat dinyatakan close atau hapus buku di sistem leasing tersebut?" tambahnya.

Akibat status kredit yang buruk ini, rencana usaha yang telah disusun Firman bersama keluarganya gagal terealisasi pada awal 2026 karena tidak mendapatkan dukungan pembiayaan.

Melalui laporan polisi ini, Firman berharap keadilan berpihak padanya. Ia menuntut pemulihan nama baik dan transparansi dari pihak perusahaan pembiayaan.

"Saya ingin persoalan ini dibuka secara terang benderang. Jika memang ada oknum yang bermain atau ada kesalahan sistem, harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tutur dia.