HEADLINE: Indikator Data Kematian Covid-19 Dihentikan Sementara, Permasalahannya?

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus menggenjot perbaikan data kematian covid-19 yang bersumber dari daerah. Data kematian yang disampaikan ke publik selama ini diklaimnya tidak shahih. Sehingga angka kematian itu dikesampingkan dalam penanganan covid-19.

Menurut Juru Bicara Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi, dalam evaluasi yang telah dilakukan, terungkap data kematian COVID-19 yang tercatat rupanya tidak menggambarkan situasi nyata (riil) saat ini.

"Data kematian akibat Corona COVID-19 ada yang terakumulasi (laporan) tanggal/minggu, bahkan beberapa bulan sebelumnya. Ini menjadi kurang pas bila dijadikan indikator kondisi riil saat ini," terang Nadia melalui pesan singkat yang diterima Health Liputan6.com, Kamis (12/8/2021).

Selain itu, data kematian COVID-19 yang dihilangkan bertujuan supaya tidak bias dalam penilaian.

"Dengan evaluasi tersebut, kami kemudian memutuskan untuk mengeluarkan angka kematian yang akumulasi tanggal/minggu sebelumnya, supaya tidak menimbulkan bias dalam penilaian," imbuh Nadia.

"Tentunya, sambil terus ada perbaikan data ini selesai dilakukan daerah," kata dia.

Berdasarkan analisis dari data National All Record (NAR) Kemenkes, diperoleh pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat realtime.

Akumulasi data kematian COVID-19 yang masuk pun dari bulan-bulan sebelumnya. Apalagi kurun waktu tiga minggu terakhir, angka kematian COVID-19 cenderung tinggi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tenaga Ahli Kemenkes Panji Fortuna Hadisoemarto mencontohkan, laporan kasus COVID-19 pada 10 Agustus 2021, dari 2.048 kematian yang dilaporkan, sebagian besar bukanlah angka kematian pada tanggal tersebut atau pada seminggu sebelumnya.

Bahkan 10,7 persen di antaranya berasal dari kasus pasien positif COVID-19 yang sudah tercatat di NAR lebih dari 21 hari, namun baru terkonfirmasi dan dilaporkan bahwa pasien telah meninggal.

“Kota Bekasi, contohnya, laporan kemarin (10/8) dari 397 angka kematian yang dilaporkan, 94 persen di antaranya bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut, melainkan rapelan angka kematian dari bulan Juli sebanyak 57 persen," terang Panji melalui keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com, Rabu (11/8/2021).

"Lalu bulan Juni dan sebelumnya sebanyak 37 persen. Dan 6 persen sisanya merupakan rekapitulasi kematian di minggu pertama bulan Agustus."

Contoh lainnya, Kalimantan Tengah, yang mana 61 persen dari 70 angka kematian COVID-19 yang dilaporkan pada 10 Agustus 2021 adalah kasus aktif yang sudah lebih dari 21 hari, tapi baru diperbarui statusnya.

Kendati demikian, memangkas data kematian akibat covid-19 sama saja menantang bencana. Sebab, menurut mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, indikator kematian merupakan senjata utama dalam melawan pandemi covid-19.

“Indikator angka kematian memang diperlukan dalam penilaian situasi epidemiologi. Kalau data yang tersedia dianggap tidak baik maka datanya yang harus diperbaiki,” kata Tjandra dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (12/8/2021).

Menurut dia, angka kematian di Indonesia terbilang tinggi. Saat kasus di India sedang tinggi-tingginya, jumlah kematian paling tinggi sekitar lima ribu sehari.

“Penduduk India 4 kali Indonesia, jadi kalau jumlah kematian pada 10 Agustus adalah 2 ribu orang, maka kalau dikali 4 angkanya menjadi 8 ribu,” kata dia.

Tjandra menambahkan, pada awal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat tanggal 3 Juli, jumlah yang meninggal sehari adalah 491 orang.

“Jadi angka 10 Agustus adalah 4 kali angka hari pertama awal PPKM darurat,” ujarnya.

Indikator angka kematian per 100 ribu penduduk per minggu, kata Tjandra, merupakan salah satu variabel dalam penentuan level 4, 3 dan seterusnya yang sekarang dipakai, sesuai SK Menkes.

Langkah pemerintah menghapus data kematian dalam penanganan covid-19 disorot sejumlah anggota parlemen. Mereka menilai keputusan itu tidak tepat dalam menangani pandemi covid-19.

"Saya kira tidak bijak menghapus angka kematian dari indikator keberhasilan atau kegagalan dalam penanganan Covid-19," Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi kepada wartawan, Kamis (12/8).

Menurutnya, pemerintah harusnya melakukan evaluasi jika ada masalah keterlambatan input. Pemerintah diminta memperbaiki yang bermasalah, bukan justru dihapus.

"Bila ada kesalahan atau keterlambatan input, harusnya proses inputing-nya yang dievaluasi, bukan indikatornya yang dihapus. Error-nya dimana, sistemnya kurangnya apa," ujar Nurhadi.

"Jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas, bukan traffic lightnya yang dipindah atau dihilangkan tapi diselidiki apa penyebabnya, apakah kesalahan pengemudinya, kendaraanya, atau infrastrukturnya yang rusak. Begitu analoginya, begitu mikirnya," jelasnya.

Nurhadi menilai, data kematian Covid-19 diperlukan sebagai indikator utama. Pemerintah perlu merinci data kematian pasien akibat Covid-19.

"Justru data kematian seharusnya menjadi indikator utama. Karena itu mestinya pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19 harus bisa merinci secara baik data kematian, mulai dari berapa jumlah kematian karena Covid-19, dari data itu berapa yang karena komorbid, dan apakah sudah divaksin atau belum. Hal hal seperti ini mestinya harus diidentifikasi," ujarnya.

Nurhadi menilai, pemerintah perlu menjamin keselamatan masyarakat. Angka kematian ini menjadi indikator yang diperlukan untuk penanganan Covid-19.

"Pemerintah harus bisa menjamin keselamatan rakyatnya, karena itu jika indikator kematian ini kemudian dihapus, mau pakai ukuran apa penanganan kasus covid ini? Jadi saya kira data kematian ini harus dilihat juga seberapa tanggap di daerah daerah menangani kasus ini," pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo juga menilai, rakyat tetap perlu mengetahui berapa jumlah orang yang meninggal akibat virus corona. Data itu bisa disampaikan secara berkala, baik itu per pekan ataupun bulan.

"Ini ada nilai positif menurut saya, artinya kalau angka kematian kita masih tinggi itu tentu membuat rakyat terus meningkatkan kewaspadaan," kata dia Rahmad lewat pesan suara, Rabu (11/8/2021).

Dia menambahkan, terkait kesalahan input data yang memunculkan kerancuan harus diperbaiki. Rahmad tak ingin data yang disampaikan pemerintah berbeda di lapangan.

"Kalau salah input data kemudian kesalahan itu ya harus diperbaiki jangan sampai angka yang dilaporkan, angka yang disampaikan tidak sinkron dengan fakta di lapangan," ujar Rahmad.

"Sehingga akan mengubah, mempengaruhi penilaian termasuk penanganan pengendalian Covid-19 itu," pungkasnya.

Nada protes juga disuarakan Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto. Dia mengatakan, kematian akibat Covid-19 merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan proses treatment dari konsep 3T yaitu testing, tracing, treatment.

"Apa ada indikator lain yang dapat mengukur fatality dari Covid-19 ini? Rasanya tidak ada. Karena itu Pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat Covid-19," ucapnya, Rabu 11 Agustus 2021.

Mulyanto menegaskan, yang dibutuhkan saat ini adalah langkah koreksi dan perbaikan atas data angka kematian Covid-19, bukan malah menghapus indikator kematian. "Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah," ujarnya.

Ia menyayangkan, sikap pemerintah yang sering blunder dan tidak scientific based dalam penanggulangan Covid-19.

"Kalau masalahnya adalah kekeliruan input, maka yang perlu dilakukan adalah verifikasi ulang data yang ada. Jangan indikatornya yang dihilangkan," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah jangan ingin terlihat berkinerja baik dengan jalan pintas memoles data yang berlebihan. Atau malah dengan cara menghapus seluruh data yang ada.

“Pemerintah jangan akal-akalan dengan data. Misalnya ingin angka kasus positif harian rendah, maka diupayakan dengan mengurangi jumlah testing. Atau karena melihat angka kematian, yang jelek atau tidak akurat, maka dihapus saja indikator kematian Covid-19," ujarnya.

Mulyanto menambahkan, harusnya pemerintah memperbaiki data tersebut, bukan justru membuang indikatornya. Sebab, belum ada indikator pengganti atau indikator lain yang dapat mengukur fatalitas akibat Covid-19 tersebut selain indikator kematian.

"Sebaiknya pemerintah tidak menyembunyikan data kematian karena Covid-19 ini," imbuh Mulyanto.

Respons yang bermunculan dari publik, membuat pemerintah angkat suara. Penghapusan data kematian akibat covid-19 ini disebutkan hanya bersifat sementara, sambil menunggu pembenahan data selesai.

"Sampai validitas datanya bisa dan selesai diperbaiki," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 11 Agustus 2021.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi. Menurutnya, hal tersebut diakibatkan adanya penginputan data yang merupakan akumulasi dari beberapa minggu terakhir.

"Bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu 11 Agustus 2021.

Jodi menyebut penginputan secara akumulasi tersebut menyebabkan terjadi distorsi atau bias. Bahkan hal tersebut dapat mempersulit dalam hal analisis perkembangan setiap daerah.

Selain itu, dia juga menyatakan data yang bias dapat menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.

"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate," ucap dia.

Karena itu, Jodi mengatakan pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk keakuratan data.

"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," jelas dia.