Tegakkan PPKM Jakarta, Polisi, Satpol PP dan Dinas Tenaga Kerja Cek Perkantoran

Suasana Jakarta di Hari Kedua PPKM Darurat — Warga melintasi Jalan Sudirman pada pemberlakukan PPKM darurat hari kedua di Jakarta, Minggu (4/7/2021). Pemerintah secara resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta, pada 3-20 Juli 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Satgas Gakkum PPKM Darurat Polda Metro Jaya menyisir sejumlah perusahaan yang masih mengarahkan karyawan untuk datang ke kantor. Padahal, bukan termasuk sektor esensial dan sektor kritikal.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menerangkan, Satgas Gakkum bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta Satpol PP Jakarta berkeliling untuk memastikan perusahaan mematuhi kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

"Kami bertiga tujuannya adalah ingin menjamin bahwa ketentuan yang tertera di dalam pelaksanaan PPKM Darurat itu terlaksana dengan baik," kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Selasa (6/7/2021).

Dia menerangkan, berkaca pada Senin 5 Juli 2021 kemarin, terdapat penumpukan kendaraaan di beberapa titik penyekatan. Tubagus menduga, pengendara yang hendak menuju ke Jakarta akibat petinggi perusahaan masih menyuruh karyawan datang ke kantor. Sebagaimana laporan yang diterima oleh Satgas Gakkum PPKM Darurat Polda Metro Jaya.

"Kantor apa? Kantor yang bukan kritikal dan bukan esensial. Kalau kantor-kantor ini memang melakukan sesuai ketetapan dari PPKM Darurat, maka, insyaallah orang-orang tidak akan terlalu banyak masuk ke Jakarta dan pelaksanaan PPKM Darurat ini terselenggara dengan baik," ujar Tubagus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Situasi di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta terpantau sepi pada hari pertama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Sabtu (3/7/2021). Kebijakan pembatasan untuk menekan laju penularan Covid-19 ini efektif berlaku pada 3-...

2 dari 2 halaman

Bakal Ditindak

Tubagus menerangkan, kantor-kantor yang terbukti melanggar PPKM pasti ditindak. Dalam hal ini, kepolisian akan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan. Tubagus menyebut, seandainya ditemukan unsur pidana. Tak menutup kemungkinan, pihak perusahaan dijerat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"Kita melihatnya bentuknya seperti apa, itulah penting bagi kita untuk melibatkan semua yang terkait, seperti dinas naker kemudian Satpol PP. Dan kalau misalnya memenuhi kriteria atau memenuhi unsur Pasal 14 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit maka Direktorat Kriminal Umum akan melakukan penyidikan," ujar dia.

Tubagus kembali menegaskan, razia ini bertujuan agar seluruh elemen masyarakat mematuhi, bukan harus ditindak secara hukum dulu tetapi ini adalah ketentuan.

"Ini tanggungjawab bersama supaya penanggulangan wabah berlangsung baik gitu, bukan kucing-kucingan tapi dilandasi kesadaran. Nah yang sudah dikasih tahu, yang sudah diingatkan masih seperti itu, maka, masuk dalam kualifikasi menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit, kita akan tindak," tandas dia.

Cegah Penyebaran Nyamuk DBD, Museum Tekstil Jakarta Diasapi

Seorang pekerja berjalan di ujung lokasi pembangunan terowongan dengan mesin bor terowongan untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) Fase 2, yang akan memperpanjang jalur saat ini ke arah utara dengan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA), di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024. (Yasuyoshi CHIBA/AFP)

Gitaris asal Swedia, Yngwie Malmsteen saat tampil di pagelaran Hammersonic Festival di Pantai Carnival, Ancol, Jakarta, Sabtu (4/5/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

PPKM Darurat
Agenda
PPKM Darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali.
Lihat Selengkapnya
PPKM Darurat
Jakarta
Kota
Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Jakarta
PPKM Darurat Jakarta