PPKM Darurat, Wagub Jakarta Sebut Keluar Masuk Orang dan Barang Akan Dibatasi

FOTO: Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Mal Ibu Kota — Pengunjung mengenakan masker dan menerapkan jaga jarak aman saat naik eskalator di salah satu mal di Jakarta, Senin (16/6/2020). Di tengah pandemi virus corona COVID-19, warga diminta menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan segera diumumkan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan PPKM Darurat, akan diberlakukan pembatasan di sejumlah sektor.

"Jam operasional juga dipercepat dari yang sebelumnya pukul 22.00 WIB, pukul 21.00 WIB, pukul 20.00 WIB dan seterusnya dan juga arus keluar-masuk orang dan barang dibatasi, ditambah pengetatan persyaratan, seperti PCR, vaksin, dan lain-lain," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/6/2021).

Selain itu, dalam PPKM Darurat, ada pembatasan kapasitas. Seperti halnya dari kapasitas 50 persen bisa menjadi 25 persen.

Politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam PPKM Darurat. Sebab hal tersebut untuk mengatasi adanya lonjakan kasus Covid-19.

"Waktu kita harus dimanfaatkan sebaik mungkin jangan sampai ada peningkatan lagi, jumlahnya sudah sangat tinggi sekali, sangat signifikan. Bahkan di DKI Jakarta tempat tidur sudah mencapai 93 persen, ICU sudah mencapai 92 persen," papar Riza.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pngetatan mobilitas warga DKI dalam PPKM Mikro terus dilakukan petugas untuk menekan angka penyebaran Covid-19. 5 kafe serta beberapa warga mendapat sanksi sosial karena melanggar ketentuan PPKM.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Kebijakan PPKM Darurat Mendesak Diberlakukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers tentang pengembangan dan pembuatan vaksin COVID-19 harus ikuti prosedur dan kaidah ilmiah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/3/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut untuk menahan laju penularan virus Covid-19 yang saat ini sedang meningkat.

"Kebijakan PPKM darurat mau tidak mau harus dilakukan," katanya saat memberikan arahan dalam pembukaan Munas VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Dia mengatakan, PPKM Darurat akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sekarang dalam tahap finalisasi.

"Ini upaya yang terus kita lakukan dan hari ini ada finalisasi kajian," kata Jokowi.

Jokowi beralasan, PPKM mikro darurat dilakukan karena lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi di Indonesia.

Terkait kebijakan yang akan diterapkan dalam aturan baru tersebut, Jokowi mempercayakan hal itu kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Ini diketuai Pak Airlangga untuk memutuskan diberlakukannya PPKM mikro darurat. Enggak tahu keputusannya 1 minggu atau 2 minggu," jelas Jokowi.

Jakarta
Kota
Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Jakarta
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
PPKM Darurat
Agenda
PPKM Darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali.
Lihat Selengkapnya
PPKM Darurat
Corona di Jakarta
Ahmad Riza Patria