Yudi Purnomo, Bekas Guru Bimbel yang Vokal Suarakan Hak Pegawai KPK

1.000 Pegawai KPK Bikin Petisi Tolak Capim Bermasalah — Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap memberi keterangan terkait petisi 1.000 tanda tangan tolak Capim KPK bermasalah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/9/2019). Pegawai KPK berharap Presiden Joko Widodo selektif memilih 10 Capim KPK yang akan diberikan ke DPR. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Nama Yudi Purnomo Harahap kerap menghiasi halaman pemberitaan nasional lantaran getol menyuarakan hak-hak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik KPK ini kerap muncul dalam advokasi kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan pada 2017 lalu.

Sebagai Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo juga cukup vokal menentang pengesahan revisi UU lembaga antirasuah pada 2019 lalu. Di tahun yang sama, dia bersama 1.000 pegawai lain juga aktif menolak calon pimpinan (Capim) KPK bermasalah.

Namanya kian santer saat mengungkap polemik tarik menarik penyidik KPK Kompol Rosa Purbo Bekti pada 2020 lalu. Polemik tersebut sekaligus membuat Yudi Purnomo diputuskan melanggar etik lantaran mengungkap pengembalian Kompol Rosa ke Polri.

Kompol Rosa diketahui sebagai penyidik KPK yang turut menangani kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Politikus PDIP Harun Masiku.

Kini nama Yudi Purnomo juga menjadi sorotan karena ikut masuk menjadi salah satu pegawai yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dikutip dari berbagai sumber, sebelum ikut ke gerbong KPK, Yudi diketahui merupakan seorang guru bimbingan belajar (bimbel). Jebolan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia (UI) ini spesialis mengajar sejarah bagi anak-anak.

Yudi bergabung ke lembaga antirasuah usai tiga tahun menyelesaikan masa studinya di UI. Ia masuk ke KPK lewat program Indonesia Memanggil Angkatan II pada 2007. Kali pertama masuk KPK, Yudi ditempatkan di bagian pencegahan.

Kemudian sejak 2013, ia ditetapkan sebagai penyidik. Pada 2018, pria yang juga lulusan Ilmu Hukum di Universitas Suryadharma, Jakarta itu terpilih menjadi Ketua WP KPK menggantikan Novel Baswedan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Wadah Pegawai KPK sampaikan sikap terkait keterangan Pimpinan KPK dan BKN pada hari ini (25/5) terkait nasib 75 pegawainya yang tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 51 pegawai diantaranya resmi diberhentikan.

2 dari 3 halaman

Ungkap Pertanyaan Janggal pada TWK

Ketua Umum PBNU Minta Jokowi Berikan Capim KPK yang Berintegritas — Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap saat pidato aksi dukung capim KPK bersih di Gedung KPK, Jumat (30/08/2019). Said Aqil Siradj memberikan dukungan kepada lembaga antirasuah yang dinilai jujur dan berkeadilan. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Pada awal Mei 2021, Yudi Purnomo mengungkap pernyataan janggal dalam TWK. Salah satu pertanyaan janggal yang dilontarkan pewawancara dalam tes wawasan kebangsaan adalah soal pengucapan selamat hari raya kepada umat beragama lain.

Sebagai seorang muslim, Yudi mengaku tak jarang mengucapkan selamat hari raya agama lain ke koleganya yang berbeda agama. Bahkan, pada saat perayaan Natal di masa pandemi Covid-19, Yudi tetap ikut hadir dan memberi sambutan secara virtual kepada rekannya sesama pegawai KPK yang beragama Nasrani.

Menurut Yudi, hal itu sekaligus menegaskan bahwa isu adanya Taliban di KPK selama ini tak lebih dari sekedar kabar yang tak berdasar.

3 dari 3 halaman