Sukses

Fraksi PAN DPR Minta Aksi Dukung Vaksin Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak menghentikan aksi dukung mendukung vaksin Covid-19. Saleh menyebut, aksi tersebut tidak tepat.

“Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan. Banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai. Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan,” katanya kepada pada wartawan, Senin (18/4/2021).

Saleh mengingatkan, semakin banyak vaksin tersebut didukung, semakin mudah untuk menang. Padahal keberhasilan vaksin tidak diukur dari seberapa banyak dukungan.

“Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik,” ucapnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi IX DPR ini meminta, perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar diselesaikan dengan mediasi.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat,” kata Saleh.

"Menkes semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih,” tambahnya.

 

2 dari 3 halaman

Jangan Persulit Vaksin Buatan Anak Bangsa

Meski demikian, Saleh mengingatkan aagar pemerintah tidak mempersulit penelitian vaksin buatan anak bangsa.

“Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan. Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama,” tandasnya.

 

***Artikel ini mengalami perubahan karena ada kesalahan teknis redaksional. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: